KIBLAT.NET, Jakarta – Direktur Democracy and Elektoral Empowerment Partnership (DEEP), Yusfitriadi meminta para calon legislatif maupun calon pejabat publik untuk bersikap transparan dalam mencantumkan daftar kekayaanya.
"Harus ada kesadaran tim kampanye, untuk upload semua (daftar kekayaan) termasuk pembelian saham baik dalam dan luar negeri," ujar Yusrifitriadi dalam Konferensi Pers bersama Indonesia Corruption Watch di Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Kamis (21/02/2019).
Yusfitriadi mengungkapkan, jangan sampai ada pejabat publik yang memiliki saham cukup besar di sebuah perusahaan, namun publik tidak mengetahuinya. Karena di dalam jabatan publik, nantinya akan ada lelang, pengadaan, dan pembangunan infrastruktur.
Menurut Yusfitriadi, hal itu akan mempengaruhi keputusan pejabat tersebut karena rawan konflik kepentingan.
Tidak hanya masalah kekayaan calon pejabat publik, Yusfitriadi mengungkpakan pentingnya mengritisi urusan pajaknya juga. "Jangan kemudian gedor-gedor masyarakat kecil suruh bayar pajak, tapi perusahaan mereka, capres cawapres misalnya tidak pajak," ujarnya.
Karenanya, ia pun mendorong KPK untuk mengirim surat kepada tim kampanye untuk meminta nama perusahaan, kepemilikan saham, jumlah saham, termasuk pajak. Hal ini untuk memenuhi tuntutan publik.
"KPU juga bisa melakukan hal itu, ada hal yang bisa dilakukan Bawaslu untuk merespon tuntutan publik ini, misal mensurati KPK, mendorong KPK untuk melayangkan surat itu ke tim kampanye juga," tukasnya.
Sebelumnya, dalam debat Calon Presiden kedua, Jokowi menyinggung lahan tanah yang dikelola Prabowo, yang luasnya sampai ribuan hektar.
Reporter: Muhammad Jundi
Editor: Izhar Zulfikar
Sumber: https://www.kiblat.net/2019/02/22/deep-minta-calon-pejabat-publik-transaparan-soal-harta-kekayaan/
