loading…
Padahal menurutnya, pembahasan itu cukup penting. Lantaran untuk memberikan kejelasan soal tarif maupun subsidi yang ada.
“MRT justru dibahas DPRD karena menyangkut subsidi menyangkut mengambil uang dari rakyat mesti dikasih tahu ke DPRD. Kenapa? Supaya kalau kita mau subsidi PSO berapa kan itu harus dianggarkan kalau gak darimana duitnya. Misalnya dalan hitungan normal dia harus bayar Rp25ribu, karena ini rakyat terus kita mau subsidi dong. Katakan dua jadi bayar 10 ribu, berarti kan disubsidi Rp15 ribu, Rp15 ribu itu jadi berapa persen? Jadi 15 ribu dibagi 25 ribu kali 100 persen. Sekian persen itu lah kita mensubsidi. Duitnya dari mana? Dari APBD. Kan apbd itu DPRD dan pemerintah jadi DPRD diajak diskusi,”urai Taufik di Jakarta, Sabtu (23/2/2019).
Baca Juga:
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta itu menuturkan, meskipun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa tarif MRT sudah final, namun tetap harus ada pembahasan.
“Iya sekarang berapa subsidinya? Terus nanti duitnya dari mana. Saya kira Rp8 ribu Rp7 ribu cukup,” tambahnya.
DPRD DKI, kataTaufik akan kebingungan jika tiba-tiba tarif MRT diputuskan. “Bukan Masalah setuju nggak setuju, sekarang duitnya subsidi dari mana nih kalau tarif itu tarif subsidi? Saya mau tahu dulu itu tarif subsidi apa nggak? Even tidak tarif subsidi harusnya ngomong DPRD karena ini menyangkut uang yang dipungut dari rakyat,” jelas Taufik.
Taufik mencontohkan, Transjakarta sebelum beroperasi bertemu dengan DPRD DKI untuk membahas tarif maupun subsidi.
“Ya boleh aja Pemda yang menentukan tapi musti didiskusikan juga dengan kita supaya kita prepare nih oh gua musti siapin uang buat nanti di APBD sekian buat subsidi. Kan misalnya subsidinya jadi 18 ribu, 18 ribu kali jumlah penumpang dalam waktu setahun. Itu kita yang mensubsidi,” tegasnya.
(pur)
Sumber: https://metro.sindonews.com/read/1381333/171/dprd-dki-akui-belum-diundang-mrt-bahas-soal-tarif-1550904075
