KIBLAT.NET, Kabul – Taliban kembali menegaskan tuntutan mereka bahwa seluruh pasukan asing harus keluar dari Afghanistan. Hal itu dinyatakan kembali oleh Taliban pada hari Rabu (06/02/2019) kemarin menanggapi pidato Presiden AS Donald Trump di depan Kongres yang salah satu isinya menyarankan misi kontra-terorisme AS tetap akan diperpanjang pasca penarikan pasukan militer Amerika dari Afghanistan.
Berpidato di forum resmi kenegaraan di depan para anggota DPR AS, Trump menekankan pentingnya mempercepat pembicaraan dengan Taliban yang ia sebut sebagai gerakan Islamis garis keras dalam rangka mengakhiri perang terpanjang Amerika yang hampir tiada akhir.
Pada kesempatan itu Trump tidak menyebut secara spesifik kapan 14.000 tentara AS yang saat ini masih bercokol di Afghanistan akan dipulangkan. Namun ia mengklaim negosiasi dengan Taliban sudah mengalami satu kemajuan yang memungkinkan pengurangan jumlah pasukan Amerika, dan untuk selanjutnya fokus pada kontra-terorisme.
Ditanya soal pidato Trump, seorang pejabat resmi Taliban menyampaikan bahwa seluruh pasukan asing di Afghanistan harus ditarik keluar. "Di tahap awal, kami ingin seluruh pasukan asing harus keluar dan mengakhiri operasi militer di negara kami," kata Sohail Shahin, seorang juru bicara di kantor biro politik Taliban di Qatar sekaligus anggota tim delegasi Taliban di forum pertemuan dengan para elit oposisi Afghan di Moskow.
"Tetapi setelah kehadiran militer mereka resmi berakhir, selanjutnya tim-tim dari unsur non-militer mereka boleh datang, dan kami membutuhkan mereka juga. Mereka boleh datang dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan rekonstruksi," imbuhnya.
Pejabat-pejabat AS telah melakukan beberapa putaran negosiasi dengan Taliban di Qatar sejak 2018 lalu dengan salah satu isu yang dianggap penting mengenahi tawaran perdamaian untuk mengakhiri perang selama 17 tahun.
Kedua pihak, Taliban dan Amerika, telah mencapai kesepakatan pada putaran terakhir negosiasi di bulan Januari lalu. Delegasi AS yang dipimpin oleh utusan Zalmay Khalilzad direncanakan akan kembali bertemu dengan perwakilan Taliban pada tanggal 25 Februari mendatang.
Taliban dianggap menerapkan aturan Islam yang sangat ketat di sebagian besar wilayah Afghanistan sejak 1996 hingga akhir 2001. Beberapa pekan pasca serangan 11 September 2001, AS melakukan invasi besar-besaran ke Afghanistan dengan dalih mengejar Usamah bin Ladin yang mendapat perlindungan Taliban. Taliban merespon dengan meninggalkan ibukota Kabul untuk menyusun strategi gerilya menghadapi pasukan pendudukan asing yang bersekutu dengan oposisi lokal, Aliansi Utara. Setelah 17 tahun berlalu, strategi Taliban terbukti membuat pasukan penjajah asing kehilangan banyak sumber daya dan mulai kelelahan.
Selama 17 tahun itu pula, Taliban dengan sabar dan ulet terus berperang dalam rangka mengusir pasukan penjajah asing, dan untuk mengalahkan pemerintahan boneka dukungan Barat di Kabul. Eskalasi pertempuran semakin meluas ke banyak wilayah di Afghanistan beberapa tahun kemudian yang menewaskan ribuan orang setiap tahun.
Menurut para diplomat, komentar Presiden Trump terbaru ini nampaknya dimaksudkan untuk menjawab kekhawatiran pemerintah Afghan dalam menyikapi rencana penarikan mundur pasukan NATO pimpinan Amerika dari Afghanistan, termasuk nasib pasukan pemerintah nantinya. Sebelumnya Ashraf Ghani bahkan meminta Amerika membatalkan rencana penarikan pasukan tersebut. Taliban sejak lama mengecam pemerintah Afghan dan menganggap mereka sebagai "boneka" asing. Taliban juga menolak kehadiran pejabat-pejabat pemerintah Kabul ikut bergabung dalam negosiasi dengan Khalilzad.
Visi Taliban
Sementara kantor kepresidenan Afghan pada hari Selasa (05/02/2019) mengatakan pemerintah Kabul seharusnya menjadi "pembuat keputusan" di setiap kesepakatan apapun. Mengomentari pidato Trump di depan Kongres, juru bicara istana kepresidenan, Haroon Chakansuri, mengatakan bahwa pidato Trump tersebut menunjukkan pentingnya pemerintah Afghan sebagai mitra strategis Washington. "AS adalah sekutu terkuat kami, dan pemerintah Afghan bekerja sama dengan Washington untuk memerangi teror yang mengancam Afghanistan, AS, dan kawasan, termasuk komunitas internasional."
Pejabat-pejabat Taliban baru-baru ini terlibat dalam konferensi tidak resmi di Moskow dan memanfaatkan pertemuan tersebut untuk sosialisasi visi pemerintahan mereka pasca perang nantinya. Ketua negosiator Taliban, Sher Mohammad Abbas Stanikzai, mengatakan pada hari Selasa bahwa Taliban tidak ingin memerintah sendirian, tetapi mereka akan menjadi bagian dari sistem pemerintahan Islam intra-Afghan yang akan berkonsultasi dengan seluruh elemen (bangsa) Afghan.
Stanikzai juga menekankan diharuskannya perubahan konstitusi Afghanistan saat ini yang dianggap illegitimate alias tidak sah. Di sisi lain, konstitusi tersebut merupakan dokumen yang paling dilindungi pemerintah Afghan. Menurut Taliban, konstitusi harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip Islam, kepentingan nasional, kebanggaan sejarah, dan keadilan sosial."
Dalam satu kalimat inti sebagai penutup, Stanikzai juga menuntut dihapuskannya sanksi Barat dan berbagai larangan perjalanan bagi anggota-anggota Taliban, pembebasan tawanan, serta diakhirinya propaganda anti-Taliban, termasuk pemulihan hak Taliban untuk membuka kantor-kantor resmi.
Soal isu hak-hak perempuan, Stanikzai mengatakan Taliban sejak lama berkomitmen memberikan dan melindungi hak-hak perempuan yang sudah dijamin oleh agama Islam. "Islam memberikan kepada perempuan hak-hak dasar mereka, seperti hak di bidang usaha dan memiliki properti, hak warisan, hak memperoleh pendidikan, hak bekerja, hak memilih suami, hak mendapatkan keamanan, dan hak memiliki taraf kehidupan yang lebih baik," kata Stanikzai.
Sumber: Reuters
Penerjemah: Yasin Muslim
Redaktur: Ibas Fuadi
Sumber: https://www.kiblat.net/2019/02/08/tegas-taliban-tolak-misi-kontra-terorisme-as-diperpanjang/
