KIBLAT.NET, Jakarta – Pada 17 April mendatang, untuk pertama kalinya Indonesia akan melaksanakan Pilpres, Pileg Nasional, Pileg Tingkat Satu, Pileg Tingkat Dua serta pemilihan anggota DPD secara serentak sekaligus.
Akan tetapi, menjelang pemilu serentak yang tinggal beberapa hari lagi. Ketua Tim Informasi dan Teknologi (IT) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Agus Maksum menilai KPU belum dapat menyelesaikan persoalan yang paling krusial dan menentukan dalam pemilu, yaitu Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"KPU belum dapat menyuguhkan Daftar Pemilih Tetap yang valid, transparan, jujur, dan kredibel," ujar Agus dalam diskusi bertajuk "Menuju Pemilu Adil & Berintegritas: Bongkar Carut Marut DPT!", Selasa (26/03/2019) di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta.
Agus mengatakan, ia bersama timnya menemukan beberapa kejanggalan dan hal-hal yang tidak wajar dalam DPT. Ia menyebut ada sejumlah pemilih dengan kelahiran 01 Januari, 01 Juli, dan 31 Desember dalam jumlah yang sangat besar.
"Masing-masing 2,3 Juta, 9,8 juta, dan 5,4 juta," jelas Agus.
Selain keanehan yang terjadi pada tanggal lahir, Agus juga memaparkan tahun kelahiran dalam DPT yang sangat tidak wajar, akan tetapi tetap lahir dengan tanggal dan bulan yang sama.
"Ada yang lahir tahun 80 masehi, itu tanggal lahirnya 01 07, ada juga yang satu masehi. Ada yang zaman Nabi Isa, ada juga yang berusia satu abad lebih dengan kode 0101, lahir tahun 1000, ada juga yang di bawah umur, ada juga manusia masa depan yang lahir tahun 9000," papar Agus.
Agus memaparkan, selain data ganda, terdapat pula data invalid.
"Ada orang punya NIK tapi tidak punya KK. Ada juga data invalid, orang tidak punya KTP dan KK akan tetapi masuk DPT," ungkapnya.
Agus juga menjelaskan bahwa ada pula DPT yang nomer NIK nya tidak sesuai dengan kode di Indonesia, semisal kode 01 atau 03, yang menurut Agus tidak ada di Indonesia.
Selain itu, lanjut Agus terdapat pula KK manipulatif, yang mana dalam satu KK terdapat ratusan hingga ribuan anggota keluarga dengan alamat yang berbeda di dalamnya.
"Misalnya satu KK 440 orang. Ada juga satu KK beda kampung, beda desa. Padahal satu rumah pun tidak bisa beda RT. Di Majalengka ada 1 KK isinya 1000 orang. Ada juga KK di Bogor berisi 1355 orang Kecamatan Bogor Selatan, di dalamnya beda desa. Yang aneh juga KK ini invalid, KK ini juga diciptakan aneh, yaitu pada tanggal 00-00-00 yaitu kode yang ditulis setelah kode wilayah daerah di KK Jatim," Jelas Agus.
Agus mengungkapkan bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan DPT yang tidak wajar hanya terkonsenterasi pada kecamatan-kecamatan tertentu, tidak di semua kecamatan.
"Kecurangan hanya terdapat di TPS terkonsentrasi," pungkasnya.
Reporter: Fanny Alif
Editor: Rusydan
Sumber: https://www.kiblat.net/2019/03/26/bpn-ungkap-ketidakwajaran-dpt-di-beberapa-kecamatan/
