loading…
Pengorbanan macet-macetan saat melintasi sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga Lebak Bulus selama empat tahun sejak mulai dikerjakan 21 September 2015 lalu, akhirnya terbayar lunas. Warga Jakarta pun antusias menyambut kehadiran MRT pertama di Indonesia ini.
Terbukti, selama uji publik warga Ibu Kota dari berbagai kalangan, bahkan para pejabat tinggi negara, tak mau ketinggalan menaiki si Ratangga, nama untuk MRT Jakarta. (Baca juga: Jokowi Jajal MRT Bersama Kabinet Kerja dan Anies Baswedan)
Baca Juga:
Direktur PT MRT Jakarta, William Syahbandar, mengatakan, selama uji coba sejak 12 Maret lalu, animo masyarakat untuk menaiki MRT sangat tinggi. PT MRT hanya membuka kuota sebanyak 285.600 orang selama 13 hari uji coba atau sejak 12-24 Maret 2019. Namun kouta tersebut sudah ludes dipesan pada 15 Maret lalu, sehingga PT MRT menambah lagi kuota menjadi 407.040 orang hingga 23 Maret 2019. Kuota tambahan juga habis dipesan sebelum hari Sabtu kemarin.
Tingginya animo warga menaiki si Ratangga sangat dimaklumi. Sebab sejumlah negara tetangga sudah terlebih dahulu memiliki moda transportasi modern ini. Singapura misalnya, sudah punya MRT sejak 1987. Kuala Lumpur (Malaysia), memiliki MRT sejak 1995. Lalu Bangkok (Thailand) punya MRT sejak 2004, dan Manila (Filipina) memiliki MRT sejak 1999.
Indonesia juga sebenarnya sudah punya keinginan membangun MRT sejak tahun 1985. Kala itu, Presiden ke 3 RI, BJ Habibie, yang saat itu menjabat Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), sudah mencetuskan ide pembangunan moda transportasi massal di Indonesia, salah satunya berbasis MRT. (Baca juga: Berangkat Kerja Naik MRT, Anies: Lebak Bulus-Bundaran HI Cuma 28 Menit)
Saat itu, BJ Habibie telah membuat empat kajian terkait moda transportasi massal di Indonesia, yakni Jakarta Urban Transport Program (1986-1987), Integrated Transport System Improvement by Railway and Feeder Service (1988-1989), Transport Network Planning and Regulation (1989-1992), dan Jakarta Mass Transit System Study (1989-1992). Namun, krisis moneter yang menghantam Indonesia pada tahun 1997 membuat gagasan sang Bapak Teknologi tidak bisa diwujudkan.
Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso juga sebenarnya kembali melirik proyek MRT ini. Bahkan pada tahun 2004, Sutiyoso telah menerbitkan keputusan gubernur tentang pola transportasi makro, salah satunya MRT yang akan digarap pada 2010. Namun, selama 10 tahun memimpin Jakarta, proyek ini tak kunjung terwujud karena terkendala anggaran.
Proyek ini tidak berjalan karena statusnya saat itu masih merupakan proyek lokal alias tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, sehingga sulit mendapatkan pembiayaan dari luar berupa pinjaman. Setelah Sutiyoso, Gubernur DKI selanjutnya, Fauzi Bowo, kembali menjanjikan mewujudkan pembangunan MRT ini. Namun lagi-lagi terbentur pada persoalan yang sama, yakni pendanaan.
Sumber: https://metro.sindonews.com/read/1389471/171/penantian-panjang-34-tahun-dan-pengorbanan-4-tahun-terbayar-lunas-1553377538
