loading…
“Ini kedaulatan negara. Rencana pembangunan negara ini tidak boleh diatur oleh pihak lain,” kata Guru Besar Fakultas Kehutanan Profesor Yanto Santosa dalam pernyataannya yang diterima SINDOnews, Senin, (11/3/2019).
Jika ada pihak asing yang keberatan dengan pembangunan pembangkit listrik yang menjadi bagian dari strategi pengendalian perubahan iklim Indonesia itu, Yanto mengajak untuk duduk bersama mencari solusi agar dampak yang dikhawatirkan tidak terjadi. “Mari kita diskusi. Bukan untuk menolak, tapi mencari solusi agar apa yang mereka khawatirkan tidak terjadi,” katanya.
Yanto mengingatkan, PLTA Batangtoru adalah proyek stratagis nasional demi memenuhi hajat hidup orang banyak. Proyek tersebut juga memiliki izin lingkungan yang secara hukum sudah terbukti benar.
Dia memahami ada perhatian soal keberadaan orangutan di ekosistem Batangtoru. Namun Yanto menekankan untuk tidak ada kekhawatiran yang berlebihan. Menurut dia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah memberi jaminan akan perlindungan orangutan di wilayah tersebut.
Yanto menyayangkan Walhi dan beberapa LSM asing menggelembungkan data soal jumlah orangutan yang terdampak pembangunan PLTA Batangtoru. Kalangan LSM tersebut, ujar Yanto, menghitung jumlah orangutan terdampak dengan mengkalkulasi seluruh ekosistem Batangtoru. Padahal berdasarkan kajian yang dilakukan tim IPB, di wilayah lokasi proyek pembangunan PLTA Batangtoru hanya ada 2-3 individu orangutan.
“Data kerapatan individu orangutan yang kami gunakan sama, tapi LSM-LSM asing itu menghitung jumlah orangutan di seluruh wilayah Batangtoru. Jadi jumlahnya banyak. Sementara lahan yang digunakan proyek pembangunan sedikit, diperkirakan hanya ada 2-3 individu,” kata Yanto.
Yanto menegaskan, agar jangan ada lagi upaya menghambat pembangunan PLTA Batangtoru. Pasalnya, pembangkit listrik energi bersih itu dibangun demi memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sekaligus menjadi bagian dari kontribusi Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim global.
“Jika pembangunan PLTA Batangtoru terhambat, harapan kita agar menghemat pengeluaran negara dan mengurangi emisi gas rumah kaca akan terkendala,” katanya.
Sumber: https://ekbis.sindonews.com/read/1385841/34/soal-plta-batangtoru-presiden-diminta-tidak-usah-tanggapi-desakan-asing-1552321092
