KIBLAT.NET, Kairo – Parlemen Mesir, yang dipenuhi para loyalis Abdel Fattah el-Sissi, memberikan suara untuk mendukung perubahan konstitusi yang akan membuat pemimpin kudeta itu berkuasa hingga tahun 2030.
Amandemen yang diusulkan awalnya diperkenalkan pada bulan Februari oleh blok parlemen yang mendukung Al-Sisi, yang diperbarui minggu ini setelah beberapa kali perdebatan.
RUU termasuk mengubah Pasal 140 konstitusi yang memungkinkan presiden memperpanjang masa jabatan empat tahunnya saat ini, yang berakhir pada 2022. Perubahan akan memungkinkan Al-Sisi memperpanjang masa jabatan enam tahun, sehingga berpotensi tetap menjadi presiden sampai 2030.
Parlemen juga akan memilih sebuah materi kontroversial yang dikhawatirkan akan membuat militer memiliki pengaruh yang lebih besar dalam kehidupan politik Mesir.
Situs web berita milik pemerintah Al-Ahram mengatakan, beberapa anggota parlemen membawa bendera Mesir ketika mereka berkumpul untuk pemungutan suara di dalam parlemen sementara lagu-lagu nasionalis diputar.
Al-Sisi memimpin penggulingan oleh militer terhadap presiden terpilih secara demokratis Mohammed Morsi pada 2013, setelah terjadi protes massa. Dia memenangkan masa jabatan pertamanya sebagai presiden pada tahun 2014 dan terpilih kembali pada Maret 2018 dengan lebih dari 97 persen suara dengan hampir tanpa lawan.
Pemerintahannya telah banyak dikritik oleh kelompok-kelompok HAM karena penindasan terhadap lawan politik. Tetapi anggota parlemen Mohamed Abu-Hamed, yang mendorong amandemen konstitusi untuk menjaga Al-Sisi berkuasa. Dia bersikeras perubahan diperlukan untuk memungkinkan dia menyelesaikan reformasi politik dan ekonomi.
"Konstitusi pada tahun 2014 ditulis dalam keadaan luar biasa sulit," katanya kepada AFP.
Dia memuji Al-Sisi sebagai presiden yang "mengambil langkah-langkah penting politik, ekonomi dan keamanan … (dan) harus melanjutkan reformasinya," dalam menghadapi kerusuhan yang mencengkeram negara-negara tetangga.
Pemungutan suara dilakukan setelah dua presiden veteran digulingkan di Aljazair dan Sudan dan di tengah eskalasi konflik di Libya.
"Menjaga Sissi tetap berkuasa, mencerminkan kehendak rakyat," ujarnya mengklaim.
Dia tidak dapat menyebutkan secara pasti waktu yang tepat pada hari Selasa ketika pemungutan suara akan dihitung, dengan mengatakan "perdebatan masih berlangsung."
'Aturan otoriter'
Sejak Al-Sisi menggulingkan Morsi, Mesir telah menuai banyak kritik internasional karena tindakan kerasnya terhadap perbedaan pendapat. Pihak berwenang telah memenjarakan ribuan pendukung Morsi serta aktivis liberal dan sekuler, termasuk blogger, aktor, penyanyi dan jurnalis populer.
Ketika anggota parlemen memperdebatkan perubahan yang diusulkan, aktor terkemuka Khaled Abol Naga dan Amr Waked mengecam tindakan itu.
Jika disahkan, "amandemen ini akan membawa kita kembali ke kediktatoran yang cocok untuk Abad Pertengahan," kata Waked pada konferensi pers oleh kelompok-kelompok HAM di Jenewa.
Rekan aktornya mengkritik narasi Al-Sisi yang mengklaim bahwa pemerintahannya membawa stabilitas. "Apakah ada stabilitas di negara yang memenjarakan anak-anak … yang memperlakukan orang dengan buruk atau yang membunuh?" katanya.
Human Rights Watch mengatakan amandemen juga akan memberi Al-Sisi kendali atas peradilan, dan akan "melembagakan otoritarianisme."
Amnesty International telah memperingatkan amandemen konstitusi "akan memperburuk krisis HAM yang sudah dihadapi rakyat Mesir."
"Mereka akan memberikan Presiden Abdel Fattah al-Sissi dan pasukan keamanan bebas mengendalikan lebih lanjut kekuasaan mereka dan menekan perbedaan pendapat damai selama bertahun-tahun yang akan datang," kata Magdalena Mughrabi dari Amnesty.
Amandemen yang diusulkan lainnya termasuk kuota untuk perwakilan perempuan tidak kurang dari 25 persen di parlemen dan membentuk kamar parlemen kedua.
Sumber: Daily Sabah
Redaktur: Ibas Fuadi
Sumber: https://www.kiblat.net/2019/04/17/parlemen-dorong-diktator-mesir-al-sisi-berkuasa-hingga-2030/
