KIBLAT.NET, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Bambang Soesatyo angkat suara terkait rencana Pemerintah Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota ke pulau Kalimantan. DPR mendorong agar pemerintah melakukan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum merealisasikan rencana tersebut.
"Pemerintah harus melakukan studi kelayakan ibu kota secara mendalam, terutama dari sisi infrastruktur yang mendukung wilayah yang akan dijadikan ibu kota," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kiblat.net, Selasa (30/04/2019)
Dia merincikan, infrastruktur yang dimaksud adalah bangunan perkantoran, bandara, transportasi, maupun Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga pemindahan ibu kota dapat terlaksana sesuai tahapan yang telah direncanakan.
"DPR juga mendorong pemerintah untuk mempersiapkan anggaran secara matang dan terencana dengan baik, mengingat anggaran yang akan digunakan untuk pemindahan ibu kota sangat besar," ungkapnya.
Selain itu, Bamsoet mendorong agar Pemerintah harus dapat memastikan komunikasi dan koordinasi antar kementerian dan lembaga tetap efektif dan terkoordinasi dengan baik.
Rencana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke luar Pulau Jawa dilontarkan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas (ratas) khusus di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/04/2019). Menurut dia, gagasan pemindahan ibu kota sudah lama muncul sejak era Presiden Soekarno.
Jokowi mengatakan wacana pemindahan selalu timbul lalu tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang. Padahal, beberapa negara sudah mulai mengantisipasi perkembangan negaranya di masa yang akan datang dengan memindahkan pusat pemerintahan.
"Saya kira kita contohkan banyak sekali, baik Malaysia, Korea Selatan, Brasil, Kazakhstan. Kita ingin kita berpikir visioner untuk kemajuan negara ini," kata Jokowi.
Reporter: Fanny Alif
Editor: M. Rudy
Sumber: https://www.kiblat.net/2019/05/01/soal-rencana-pemindahan-ibu-kota-ketua-dpr-harus-ada-studi-kelayakan/
