SALAM-ONLINE: Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menolak proposal penyelesaian damai yang tidak sesuai dengan hak-hak Palestina. OKI lebih lanjut menyatakan bahwa mereka mengutuk posisi apa pun yang diadopsi oleh badan internasional yang mendukung perpanjangan pendudukan wilayah Palestina, termasuk keputusan AS untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota jajahan Zionis.
Dalam komunike terakhir pada Sabtu (1/6/2019), seperti dilansir Middle East Monitor (MEMO), Ahad (2/6), KTT OKI ke-14 yang diadakan di kota Makkah Saudi itu mengutuk "setiap keputusan ilegal dan tidak bertanggung jawab yang mengakui Yerusalem (Baitul Maqdis/Al-Quds) sebagai ibu kota Zionis". Hal ini merujuk pada keputusan AS beberapa waktu yang lalu.
Pernyataan itu menambahkan bahwa OKI menentang semua tindakan ilegal pejajah yang bertujuan mengubah fakta di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem.
OKI meminta negara-negara anggotanya untuk mengambil "langkah-langkah yang tepat" terhadap negara-negara yang memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem.
Pada Desember 2017, Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota wilayah jajahan Zionis—sebuah langkah yang memicu kecaman internasional, termasuk dari PBB.
Yerusalem masih menjadi jantung perselisihan Timur Tengah yang telah berlangsung puluhan tahun. Sementara warga Palestina tetap menegaskan Yerusalem Timur—yang diduduki oleh Zionis Yahudi sejak 1967—suatu hari nanti dapat berfungsi sebagai ibu kota negara Palestina.
KTT OKI juga meminta para pemangku kepentingan internasional untuk "terlibat dalam jalur politik multi-partai yang bertujuan meluncurkan proses perdamaian yang kredibel di bawah sponsor internasional".
Sejak keputusan Trump yang kontroversial, mengakui Yerusalem sebagai ibu kota wilayah jajahan Zionis, kepemimpinan Palestina di Ramallah telah menolak peran AS dalam proses perdamaian di Timur Tengah.
AS sedang bersiap untuk mengungkap aspek ekonomi dari rencana jalan belakang untuk perdamaian Timur Tengah yang dikenal sebagai "kesepakatan abad ini" dalam loka karya ekonomi di Bahrain akhir bulan ini.
Berdasarkan bocoran di media, "kesepakatan abad ini" versi AS itu akan mendesak Palestina untuk membuat konsesi besar kepada Zionis mengenai status Yerusalem dan hak para pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah mereka di Palestina yang bersejarah. (mus/salam)
Sumber: MEMO
Berita Terkait
Sumber: https://www.salam-online.com/2019/06/oki-tolak-rencana-perdamaian-yang-mengabaikan-hak-hak-palestina.html
