loading…
Hal ini untuk mendukung tugas bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. "Menjaga stabilitas sistem keuangan dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi serta mengembangkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan dapat dijangkau masyarakat luas," kata Destry saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI DPR di Jakarta, melansir laman antaranews, Senin 2 Juli 2019.
Destry mengatakan, lima area strategis itu antara lain optimalisasi bauran kebijakan yang bersifat akomodatif, pendalaman pasar keuangan, pengembangan sistem pembayaran, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Baca Juga:
Dia menjelaskan, optimalisasi bauran kebijakan ini dibutuhkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan men dorong pertumbuhan ekonomi dengan menyesuaikan terhadap dinamika siklus bisnis dan keuangan yang sedang terjadi.
Kemudian, tambah Destry, pendalaman pasar keuangan yang saat ini masih dangkal menjadi penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan ekonomi yang masih terbatas dari sumber dana pemerintah dan dalam negeri.
Dia mengatakan pengembangan sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan inklusif juga penting karena saat ini penggunaan teknologi finansial berkembang pesat dan mulai menggeser pola transaksi konvensional menjadi berbasis nontunai.
"Pelakunya tidak hanya bank, namun juga nonbank. Hal ini akan mendorong terjadinya inovasi sistem pembayaran di mana Bank Indonesia dituntut untuk bisa mengembangkan sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan inklusif," kata Destry.
Untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, katanya, hal ini menjadi kebutuhan penting karena Indonesia saat ini hanya dijadikan pasar dari produk halal, padahal merupakan negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia.
"Pangsa pasar industri syariah masih rendah, karena pada April 2019 hanya tercatat 5,9% untuk industri perbankan, 4,2% untuk industri keuangan nonbank, dan 16% di pasar modal. Secara total, hanya 8,7% dari total industri keuangan di Indonesia," kata Destry.
Terakhir, sinergi dengan pemerintah, OJK, maupun DPR dan otoritas lain sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan dalam sistem keuangan yang semakin kompleks serta mendukung penguatan sistem pembayaran dan teknologi finansial.
Destry Damayanti merupakan calon tunggal deputi gubernur senior Bank Indonesia yang diajukan Presiden Joko Widodo kepada DPR, untuk menggantikan Mirza Adityaswara yang selesai mengemban jabatan tersebut pada 25 Juli 2019.
Saat ini Destry yang menjabat sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan pernah menduduki jabatan lain seperti kepala ekonom Bank Mandiri (2011- 2015), kepala satuan tugas ekonomi Kementerian BUMN (2014-2015), dan ketua panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (2014). (Kunthi Fahmar Sandy/Okezone/Ant)
(nfl)
Sumber: https://ekbis.sindonews.com/read/1417015/178/destry-damayanti-paparkan-lima-program-prioritas-1562138927
