Apkasi yang beranggotakan 400 kabupaten berkomitmen mendukung pariwisata.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menggandeng Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) untuk bekerja sama mendorong percepatan pengembangan desa wisata dan homestay berbasis teknologi.
Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas mengatakan, apkasi yang beranggotakan 400 kabupaten di seluruh Indonesia berkomitmen mendukung berbagai program dalam mengembangkan berbagai sektor pariwisata daerah.
"Salah satu program yang ingin dikembangkan adalah pariwisata. Kami akan dorong cross border tourism terutama daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia," kata Azwar dalam keterangan resmi diterima Republika.co.id, Ahad (7/7) malam.
Ia menambahkan langkah itu sekaligus menjadi bagian dari strategi mengembangkan kemajuan seni budaya daerah. Selain itu, akan ada penetapan sejumlah daerah prioritas untuk percepatan sebagai kawasan wisata lintas batas tersebut.
"Kami telah sepakat dengan Kemenpar untuk memilih Atambua NTT sebagai wilayah prioritas percepatan pengembangan cross border tourism. Harapannya, daerah lain akan terinspirasi dan mengikuti langkah ini," kata Azwar.
Ia mengatakan, pemerintah tengah menargetkan sekitar 2.000 desa wisata lintas batas. Di sisi lain, Azwar juga menyoroti relasi antara perkembangan pariwisata dengan teknologi. Menurutnya, dibutuhkan inovasi serta kerja sama di bidang pariwisata dengan sejumlah perusahaan teknologi seperti startup.
Azwar mencontohkan penggunaan platform daring dalam mempromosikan homestay. "Homestay yang terintegrasi dengan platform online juga sebaiknya dikembangkan seperti yang kami lakukan di Banyuwangi. Sekarang sudah ada sekitar 400 homestay yang telah terdaftar online," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Pedesaan dan Perkotaan Kemenpar, Vitria Ariani berharap apkasi punya komitmen kuat membangun pariwisata daerah. "Sebab, sebenarnya pertumbuhan desa-desa itulah yang menjadikan Indonesia negara yang kuat, tanpa melupakan kearifan desa,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Tim Percepatan Pengembangan Homestay Desa Wisata, Anneke Prasyanti, menambahkan, menonjolkan keunikan daerah menjadi salah satu kunci untuk mendirikan desa wisata.
Ia mengatakan, jumlah suku di Indonesia yang mencapai 1.340 suku, menjadi akar yang kuat di tiap provinsi. “Harapan saya, akan ada perda-perda baru agar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak keluar kalau tidak ada kearifan lokal di bidang arsitektur atau desain bangunan penginapan,” tuturnya.
Sumber: https://nasional.republika.co.id/berita/pubgbw423/kemenpar-gandeng-apkasi-percepat-pengembangan-desa-wisata
