KIBLAT.NET, Jakarta – Pengamat Politik Ujang Komarudin menanggapi adanya partai polisik yang meminta jatah kursi menteri. Menurutnya, sikap tersebut jelas tidak etis.
"Secara etika tak baik dan tak pantas. Karena kita menganut sistem presidensial. Dimana presidenlah yang memiliki hak prerogatif untuk menyusun kabinet," katanya saat dihubungi Kiblat.net pada Sabtu (13/07/2019).
Namun, ia tidak menampik bahwa dalam politik Indonesia sangat kental dengan 'balas budi'. Maka, ia beranggapan bahwa partai pengusung Jokowi-MA pasti meminta jatah tersebut.
"Memang di politik kita kan tak ada makan siang gratis. No free lunch. Ketika partai-partai koalisi Jokowi-MA mengusung dan mencalonkan Jokowi-MA sebagai Capres dan Cawapres tentu mereka sudah deal tentang jatah menteri," tuturnya.
"Oleh karena itu ketika sudah menang, partai-partai koalisi tersebut minta jatah menteri. Bahkan terang-ternangan agar jatah menterinya tidak dikurangi," sambung Ujang.
Maka, ia khawatir jika nantinya menteri tidak diisi oleh orang yang berkopetensi dalam bidangnya.
"Itulah persoalannya, kembali pada partai. Apakah partai akan menyodorkan orang yang kompeten. Atau hanya orang yang tidak mengerti persoalan," pungkasnya.
Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar
Sumber: https://www.kiblat.net/2019/07/13/parpol-minta-jatah-menteri-pengamat-di-politik-kita-tidak-ada-makan-siang-gratis/
