KIBLAT.NET, New Delhi – Pemerintah India, Jumat (16/08/2019), mengutuk campur tangan internasional di Kashmir. Penolakan itu disampaikan oleh Duta Besar India untuk PBB, Sayyid Akbarudiin, setelah Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan resmi membahas wilayah yang disengketakan antara New Delhi dan Islamabad itu.
Pertemuan DK PBB itu digelar atas permintaan Pakistan dan China dan laksankan tertutup. Pertemuan ini membahas putusan New Delhi menghapus otonomi khusus di Kashmir pada 5 Agustus lalu.
"Kami tidak memerlukan badan-badan internasional untuk ikut campur dalam urusan lain untuk mencoba memberi tahu kami bagaimana mengelola hidup kami. Kami adalah negara dengan lebih dari satu miliar orang," kata Akbarudiin di New York.
Sangat jarang bagi Dewan Keamanan untuk membahas Kashmir, yang wilayahnya terbagi antara India dan Pakistan sejak berakhirnya kolonialisme Inggris pada tahun 1947.
DK PBB secara resmi bersidang untuk terakhir kalinya untuk membahas masalah ini pada tahun 1971.
Pada tanggal 5 Agustus, New Delhi memutuskan untuk mencabut Pasal 370 Konstitusi, yang memberikan status khusus kepada Kashmir, dan untuk membagi Jammu dan Kashmir menjadi dua distrik agar langsung terpusat.
Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi telah membatasi kebebasan bergerak di kawasan itu dan memutus sambungan Internet dan telepon.
Akbaruddin mengatakan pembatasan itu "masuk akal" dan sedang dikurangi.
"Ketertiban umum diperlukan untuk menjamin kemakmuran demokrasi," katanya seraya membantah tuduhan bahwa negaranya melakukan pelanggaran HAM di wilayah yang disengketakan itu.
"India adalah demokrasi yang berkembang dan hidup dan kami hidup di dalamnya setiap hari. Kami berkomitmen untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi sebagian warga kami. Silakan luangkan waktu untuk mengatasinya," katanya.
Kashmir telah menjadi penyebab dua perang dan bentrokan yang tak terhitung jumlahnya antara kedua musuh bebuyutan itu, yang paling baru pada bulan Februari.
India telah berulang kali memblokir diskusi Kashmir di PBB karena menganggapnya sebagai masalah internal.
Duta Besar Pakistan untuk PBB memuji pertemuan DK PBB pada Jumat itu. Ia mengatakan bahwa pertemuan ini sebagai bukti bahwa wilayah itu menjadi subyek "konflik yang diakui secara internasional".
"Suara orang-orang di Kashmir yang diduduki telah terdengar hari ini di forum diplomatik paling bergengsi di dunia," kata Maliha Lodhi kepada wartawan.
"Ini adalah langkah pertama, bukan langkah terakhir. Itu tidak akan berakhir di sini. Itu hanya akan berakhir ketika keadilan dilakukan untuk orang-orang di Jammu dan Kashmir," katanya, seraya menambahkan bahwa negaranya menginginkan "penyelesaian damai" dari konflik yang telah berlangsung beberapa dekade.
Sumber: AFP
Redaktur: Sulhi El-Izzi
Sumber: https://www.kiblat.net/2019/08/17/dk-pbb-sidang-darurat-bahas-kashmir-india-mengutuk/
