Kebijakan strategis seperti mengganti jabatan dan posisi, termasuk direksi BUMN.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang jajaran menteri Kabinet Kerja untuk membuat kebijakan strategis hingga Oktober 2019 atau bertepatan dengan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih nanti. Kebijakan strategis seperti mengganti jabatan dan posisi tertentu, termasuk direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kepala Staf Presiden Moeldoko membenarkan Jokowi menyampaikan larangan ini pada rapat terbatas tingkat menteri, Senin (5/8) kemarin. “Iya memang. Sampai Oktober. Memang ada arahan seperti itu waktu sidang kabinet,” ujar Moeldoko usai rapat terbatas, Selasa (6/8).
Moeldoko menjelaskan, Presiden beralasan bahwa menjelang akhir pemerintahan 2014-2019 ini stabilitas nasional harus dijaga. Ia menyatakan Jokowi tidak ingin para menteri yang masih menjabat justru menerbitkan kebijakan yang akan menjadi beban menteri-menteri baru di periode yang akan datang.
“Ya ini kan saat-saat kritis ya. Relatif tinggal berapa bulan. Jadi jangan sampai nanti punya beban kedepannya. Itu saja sebenarnya,” ujar Moeldoko.
Larangan Presiden Jokowi ini juga dibenarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara. Ia menjelaskan, Presiden memang tidak ingin para menterinya membuat kebijakan tanpa konsultasi langsung dengan Presiden.
“Kalau pun mau dilakukan dikonsultasikan sama presiden. Itu saja.,” ujar Rudiantara.
Di sektor yang ia tangani, Rudiantara menyebut bahwa salah satu contoh kebijakan strategis yang dilarang adalah peluncuran satelit baru. Jokowi, ujar Rudiantara, tidak ingin kebijakan ini akan menyulitkan atau malah menjadi beban pemerintahan baru nanti.
“Jadi memberikan ruang kepada nanti misalkan siapapun nenteri yang baru siapapun anggota kabinet yang baru. Justru saya melihatnya kepada anggota kabinet yang baru harus diberikan karpet merah harus dipersiapkan,” katanya.
Sumber: https://nasional.republika.co.id/berita/pvt4s9428/jokowi-larang-menteri-buat-kebijakan-strategis-hingga-oktobe
