KIBLAT.NET, Khartoum – Dewan Militer Sudan, yang saat ini memegang kekuasaan pasca kudeta terhadap Presiden Omar Al-Bashir, Selasa (20/08/2019), mengumumkan pembentukan Dewan Kedaulatan. Dewan ini terdiri dari 11 anggota dan akan mengatur roda pemerintahan selama masa transisi tiga bulan sembari menunggu pemilihan umum.
Dewan Kedaulatan merupakan bagian dari kesepakatan antara Dewan Militer dan oposisinya dari kalangan sipil, yang menolak Sudan kembali diperintah oleh tentara. Demonstrasi berhari-hari pasca kudeta memaksa militer memenuhi tuntutan aliansi kelompok sipil.
Dewan Kedaulatan, yang diumumkan dalam konferensi pers di Khartoum itu, dipimpin oleh Letjen Abdul Fattah Al-Burhan. Al-Buran adalah ketua junta militer, yang memerintah Sudan. Sementara para anggota dan perdana menterinya akan dilantik pada Rabu ini.
Beberapa hari yang lalu, Aliansi Oposisi Sipil menunjuk ekonom Abdullah Hamdouk sebagai perdana menteri dalam pemerintahan masa transisi itu.
Kesepakatan pembagian kekuasaan yang diteken pekan lalu itu membuka jalan bagi pemerintahan transisi dan akhirnya pemilihan umum. Dewan Kedaulatan akan menjadi otoritas tertinggi di negara ini, tetapi kesepakatan itu akan memberikan kekuasaan eksekutif kepada kabinet.
Di bawah perjanjian itu, aliansi oposisi sipil dan junta militer masing-masing harus menunjuk lima anggota untuk menjadi anggoata Dewan Kedaulatan. Sementara anggota kesebelas ditunjuk atas dasar kesepakatan kedua pihak.
Kesepakatan itu juga menyebutkan pembentukan dewan legislatif transisi yang beranggotakan 300 orang dan kabinet para teknokrat.
Sumber: Reuters
Redaktur: Sulhi El-Izzi
Sumber: https://www.kiblat.net/2019/08/21/junta-militer-dan-oposisi-sipil-sudan-bentuk-dewan-kedaulatan/
