— "… istana Merdeka tempat bendera Belanda digantikan Merah-Putih. Jakarta = ibu-kota & roh Indonesia Merdeka !" tegasnya.
AYO MIKIR !!
URUS NEGARA JANGAN MAIN-MAIN !!
***
Prof. Dr. Emil Salim adalah seorang ahli ekonomi, cendekiawan, pengajar, dan menduduki beberapa kali jabatan menteri. Emil juga merupakan salah seorang di antara sedikit tokoh Indonesia yang berperan internasional. Ia adalah tokoh lingkungan hidup internasional yang pernah menerima The Leader for the Living Planet Award dari World Wide Fund (WWF), suatu lembaga konservasi mandiri terbesar dan sangat berpengalaman di dunia.
Prof. Emil Salim merupakan salah seorang putra bangsa yang paling lama mengabdi dengan menjadi menteri dan beberapa jabatan lainnya.
– Ketua Dewan Pertimbangan Presiden 2010-2014
– Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara merangkap Wakil Kepala Bappenas (1971-1973)
– Menteri Perhubungan (Kabinet Pembangunan II 1973-1978)
– Menteri Negara Urusan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Kabinet Pembangunan III 1978-1983)
– Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Kabinet Pembangunan IV dan Kabinet Pembangunan V 1983-1993).
Ia adalah putra dari Baay Salim dan Siti Syahzinan dari Nagari Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumatra Barat. Ia merupakan keponakan dari seorang Pahlawan Nasional Indonesia, Haji Agus Salim.
Bio data singkat ini penting dikemukakan terlebih dahulu, agar kita tau pendapat kenegaraan dari seorang Prof. Emil Salim sangat diperlukan dan penting. Bukan omongan ecek-ecek.
Pemindahan Ibu Kota
Terkait rencana pemindahan Ibu Kota Jakarta ke Kalimantan yang akan dilakukan Pemerintahan Jokowi, Prof. Emil Salim mengkritisinya.
Presiden Joko Widodo secara resmi telah menyampaikan rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Hal itu disampaikan Jokowi dalam Pidato Kenegaraan saat Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Berikut tanggapan Prof. Emil Salim yang dikutip redaksi portal-islam.id dari akun twitternya.
"Presiden Jokowi minta izin DPR pindah ibukota Negara. Sebaiknya DPR buka kesempatan bagi publik umum mempersoalkan: apa urgensi pindah ibu kota dgn biaya Rp.466 trilliun? Bagaimana nasib gedung2 DPR, Mahkamah Agung, Gedung Pancasila, Bank Indonesia dll?" ujar Prof. Emil Salim, Sabtu (17/8/2019).
"Bila urusan bisnis-keuangan tetap di Jakarta dan dipisahkan dari urusan Pemerintah yg pindah ke Kalimantan, bukankah biaya bangun bisnis di Indonesia semakin mahal ketika perlu wara-wiri mengurus izin2 Depdagri, Dephub, Dephukum di Kalimantan?" lanjutnya.
Prof. Emil Salim menyampaikan Jakarta sebagai Ibu Kota adalah roh negara ini.
"Apakah makna Jakarta sebagai ibu-kota NKRI? Jakarta = tempat lahirnya (1) Sumpah Pemuda; (2) dasar Negara Pancasila; 3) proklamasi kemerdekaan RI; (4) istana Merdeka tempat bendera Belanda digantikan Merah-Putih. Jakarta = ibu-kota & roh Indonesia Merdeka !" tegasnya.
AYO MIKIR !!
URUS NEGARA JANGAN MAIN-MAIN !!
Presiden Jokowi minta izin DPR pindah ibukota Negara. Sebaiknya DPR buka kesempatan bagi publik umum mempersoalkan: apa urgensi pindah ibu kota dgn biaya Rp.466 trilliun ? Bagaimana nasib gedung2 DPR, Mahkamah Agung, Gedung Pancasila, Bank Indonesia dll. ?
— Emil Salim (@emilsalim2010) August 17, 2019
Bila urusan bisnis-keuangan tetap di Jakarta dan dipisahkan dari urusan Pemerintah yg pindah ke Kalimantan, bukankah biaya bangun bisnis di Indonesia semakin mahal ketika perlu wara-wiri mengurus izin2 Depdagri, Dephub, Dephukum di Kalimantan?
— Emil Salim (@emilsalim2010) August 17, 2019
Apakah makna Jakarta sebagai ibu-kota NKRI? Jakarta = tempat lahirnya (1) Sumpah Pemuda; (2) dasar Negara Pancasila; 3) proklamasi kemerdekaan RI; (4) istana Merdeka tempat bendera Belanda digantikan Merah-Putih. Jakarta = ibu-kota & roh Indonesia Merdeka !
— Emil Salim (@emilsalim2010) August 10, 2019
[Portal-Islam.Id] 18 Agustus 2019.
***
Ide Pemindahan Ibukota ke Palangkaraya dari Tokoh PKI Semaun
|
|
| Tokoh PKI Semaun (atas) dan Jembatan Kahayan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah |
Nama Palangkaraya mendadak moncer seiring dengan ide pemindahan ibukota negara dari Jakarta oleh Presiden Jokowi. Gagasan ini sudah ada sejak zaman Soekarno. Juga sempat mencuat di era SBY. Menariknya, orang yang menyarankan pemindahan ibukota kepada Soekarno adalah tokoh PKI bernama Semaun.
Fakta ini terungkap dalam tulisan Eko Sulistyo dalam Koran Sindo, Senin, 17 April 2017. Eko adalah Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden. Menurut Eko, Semaun adalah konseptor yang terlibat dalam pembangunan tata ruang kota-kota satelit Uni Soviet di wilayah Asia Tengah.
Dia menyarankan Kalimantan dijadikan pertimbangan karena sebagai pulau terbesar di Indonesia dan letaknya di tengah-tengah gugus pulau Indonesia. Di samping itu untuk menghilangkan sentralistik Jawa yang telah menimbulkan ketidakpuasan dan pergolakan daerah seperti PRRI/Permesta.
Presiden Soekarno lalu mempelajari soal Kalimantan, setahun setelah ide pemindahan tersebut disampaikan Semaun. Lalu diambil sebuah keputusan dengan cara yang unik. Pada suatu malam, Soekarno mengambil mangkok putih di depan peta besar Kalimantan. Kemudian menaruh mangkok itu ke tengah-tengah peta. Soekarno lalu berkata di hadapan semua orang, "Itu Ibu kota RI!" sambil menunjuk satu peta di tepi sungai Kahayan.
Eko melanjutkan dalam tulisannya, ada empat pertimbangan yang melatarbelakangi Presiden Jokowi mengeluarkan wacana pemindahan ini. Pertama, perlunya pemerataan perekonomian antara Pulau Jawa dengan pulau lain dan mencegah kosentrasi pembangunan di satu wilayah. Jika pusat pemerintahan dipindahkan, maka akan menumbuhkan pusat ekonomi dan pertumbuhan baru di sekitarnya.
Kedua, kota Palangkaraya di Kalimantan tidak terancam oleh gempa bumi. Karena bukan merupakan jalur gunung berapi 'ring of fire' seperti melewati Pulau Jawa.
Ketiga, tersedianya tanah luas yang dikuasai negara dan statusnya jelas sehingga tidak perlu ada proses pembebasan tanah. Bahkan Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran telah menyiapkan lahan seluas 500.000 hektare untuk memfasilitasi pemindahan ini.
Keempat, Jakarta sudah terlalu padat dan kemacetan yang sudah parah.
Semaun adalah tokoh PKI. Dia merupakan ketua umum pertama partai komunis tersebut yang didirikan pada Mei 1921. (Kur/Wajada)
www.wajada.net
Erwyn Kurniawan 22.10
***
Posted on 3 Juni 2016
ilustrasi
Siti Asyiah saat ini sudah tidak bisa berbicara dengan jelas karena faktor usia.
Putra pertama Siti, Sobri Irsjadi (65), memperkirakan usia ibundanya itu adalah sekitar 85 tahun.
Walaupun sudah tergolong uzur, Siti masih mampu menuturkan nasib tragis yang menimpa keluarganya di kabupaten Ngawi, Jawa Timur, pada September 1948, saat Partai Komunis Indonesia (PKI) melakukan pemberontakan.
Siti mengingat umurnya saat itu sekitar 18 tahun. Sebelum tragedi berlamgsung, ia tinggal di rumah orangtua angkatnya, di desa Kerambe kabupaten Magetan.
Ayahnya saat itu adalah Haji Dimyati, aktivis Masyumi yang juga merupakan seorang penghulu.
Saat anggota PKI melakukan pemberontakan untuk menguasai Madiun dan mendirikan Republik Indonesia Soviet, kabupaten Ngawi yang lokasinya sekitar 35 Kilometer, ikut dijadikan saaaran.
Tokoh Islam di desa Kerambe pun ikut jadi sasaran.
"Bapak saya mengungsi, lari ke kecamatan Widodaren, bersama putra-putranya," kata Siti saat ditemui di sela-sela simposium yang bertajuk "Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi Lain," di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (2/6/2016).
Ia sendiri tidak sampai mengungsi jauh dari rumah, Siti hanya mengungsi ke rumah tetangga.
Karena mengungsi ke rumah tetangga, ia bisa menyaksikan bagaimana para pendukung PKI yang membakar rumahnya dan menjarah segala harta keluarga.
"Itu (kejadiannya) kami baru sehari mengungsi," ujar Siti dalam bahasa Jawa halus.
Walaupun sudah mengungsi jauh, PKI tetap memburu Haji Dimyati dan sejumlah tokoh lainnya.
Mereka kemudian mengirimkan salah seorang kenalan sang penghulu, untuk membujuknya pulang.
Yang ia tahu saat itu Haji Dimyati diberitahu bahwa desa sudah aman, dan para antek PKI sudah pergi.
Akhirnya orang yang dicari-cari PKI itu tertipu, dan maupulang. Sesampainya di kampung halaman, Haji Dimyati langsung diamankan ke markas PKI di desa tersebut.
Sehari setelah ditahan, Haji Dimyati bersama seorang warga Kerambe lainnya,dieksekusi di lubang yang sama. Keduanya dibunuh dengan cara disembelih, lalu dikubur di lubang yang sama.
Sedianya di lubang tersebut ada tiga orang yang dieksekusi, satu orang lagi yang seharusnya ikut disembelih oleh Haji Dimyati adalah sang kepala desa.
Namun saat itu kepaka desa Kerambe meminta disembelih dengan pisau yang tajam.
PKI mau memenuhi permintaan tersebut, dengan mengupayakan alat potong yang lebih baik. Alhasil sang kepala desa tidak ikut dieksekusi bareng Haji Dimyati.
Ia diagendakan di sembelih di tidak di hari yang sama.
Sebelum sang kepala desa disembelih, pasukan dari Pangdam Diponegoro keburu datang dan membebaskan kabupaten Ngawi, beruntung sang kepala desa batal dieksekusi.
Siti akhirnya mengetahui nasib bapaknya itu dari sang kepala desa, setelah PKI ditumpas.
sumber : bangkapos/suaranews.com
(nahimunkar.org)
Sumber: https://www.nahimunkar.org/kritik-tajam-prof-emil-salim-soal-pemindahan-ibu-kota-ayo-mikir-urus-negara-jangan-main-main/
