IHRAM.CO.ID, JAKARTA — Sebanyak 60 orang anggota DPR-RI berangkat ke Arab Saudi untuk melakukan fungsi pengawasan haji. Namun, mereka diketahui memanfaatkan kesempatan itu untuk menunaikan ibadah haji.
Kendati demikian, seperti telah ditegaskan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily, seluruh legislator itu tak memakai kuota haji reguler. Mereka tergabung dalam Tim Pengawas Eksternal Penyelenggaraan Ibadah Haji DPR.
Menanggapi hal itu, anggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy berpendapat, fungsi pengawasan yang dijalankan legislator tidak dapat dikategorikan sebagai malaadministrasi, kendati mereka di Tanah Suci juga sembari berhaji.
Bagaimanapun, lanjut Ahmad, ada aspek kepantasan yang mestinya menjadi pertimbangan mereka. Bila perjalanan anggota DPR dinilai penghamburan uang negara, Ahmad menjelaskan, hal itu cenderung relatif. Sebab, tolok ukurnya adalah apakah anggota DPR itu dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Menurut saya, ini soal kepantasan. Kalau mengawasi sambil berhaji, artinya haji abidin (haji atas biaya dinas –Red). Ini soal kepantasan. Masa orang kaya dan pejabat berhaji dibiayai negara?” kata Ahmad melalui pesan elektronik kepada Ihram.co.id, Rabu (7/8).
Ia mengatakan, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang baru diundangkan pada tahun ini memang mengatur tentang fungsi pengawasan haji eksternal yang dilakukan DPR, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dari segi kuantitas, jumlah pengawas haji eksternal ialah sebanyak 60 persen, sedangkan pengawas haji internal sekitar 40 persen.
Akan tetapi, Ahmad mengaku tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah pengawas haji saat ini. Hal itu lantaran belum ada aturan khusus, semisal peraturan presiden (PP) atau peraturan menteri agama (PMA) tentang ini.
Empat Sasaran
Sebelumnya, dalam kunjungan ke Tanah Suci Ketua Komisi VIII DPR sekaligus Ketua Rombongan Tim Pengawas Eksternal Penyelenggaran Ibadah Haji DPR, Ali Taher, memberi penjelasan.
Seluruh anggota DPR yang ikut ke Arab Saudi dalam konteks mengawasi haji berasal dari sejumlah fraksi dan unsur pimpinan. Dari unsur pimpinan, ada Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang juga ditempatkan sebagai penasehat. Selain itu, ada dari unsur anggota di Komisi III, Komisi V, Komisi VIII, dan Komisi IX.
Menurut Ali, ada empat sasaran yang akan diawasi oleh DPR, yakni akomodasi, transportasi, konsumsi dan kesehatan. Hal tersebut untuk memastikan layanan untuk jamaah haji berjalan baik.
Rombongan pengawas DPR ini akan bekerja selama 15 hari ke depan, sejak Ahad (4/8). Mereka akan melakukan kunjungan ke Makkah dan juga Madinah, termasuk juga saat pelaksanaan puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Selanjutnya, hasil pengawasan ini akan disampaikan dalam bentuk rekomendasi. Tujuannya adalah agar penyelenggara ibadah haji melakukan evaluasi.
Sumber: https://www.ihram.co.id/berita/pvv4px458/ombudsman-soroti-dpr-pergi-ke-tanah-suci-dengan-uang-negara
