Pengunjuk rasa meminta maaf atas ketidaknyamanan akibat aksi mogok massal.
REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG — Para pengunjuk rasa Hong Kong menggelar konferensi pers perdana, Selasa (6/8). Konferensi pers yang diberi tajuk “Konferensi Pers Rakyat” itu menyebut pemerintah sebagai sebuah ‘retorika kosong’ dan menyoroti dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh polisi.
Tiga pengunjuk rasa yang berbicara kepada wartawan mengatakan, mereka menggelar konferensi pers untuk membalas konferensi pers pemerintah dan polisi. Pihak berwenang berulang kali mengecam tindakan kekerasan oleh beberapa demonstran pro-demokrasi.
Salah satu aktivis yang menggunakan nama samaran Jerry Chan mengatakan, polisi telah menembakkan gas air mata ke bangunan tempat tinggal selama bentrokan yang terjadi di sejumlah distrik pada Senin (5/8). Chan mendorong penegakan hukum di delapan distrik yang terkena tembakan gas air mata oleh polisi.
“Beberapa petugas telah menunjukkan kurangnya disiplin diri,” ujar Chan.
Dalam konferensi pers tersebut, para pengunjuk rasa meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat aksi mogok massal pada Senin lalu. Aksi tersebut telah melumpuhkan layanan transportasi umum dan jalan-jalan utama di Hong Kong serta pembatalan sejumlah penerbangan.
Chan berharap penduduk Hong Kong dengan hati-hati dapat mempertimbangkan apabila pasukan militer China melakukan intervensi. Pernyataan ini muncul menyusul beredarnya sebuah video latihan pasukan tentara China, yang memicu spekulasi militer Partai Komunis akan dikirim ke Hong Kong untuk meredam aksi demonstrasi.
“Saya percaya para pengunjuk rasa dan warga Hong Kong akan ‘menjadi air’ dan tahu apa yang harus dilakukan,” ujar Chan merujuk pada filosofi para pengunjuk rasa bahwa mereka mengambil pendekatan seperti air dalam aksi mereka.
Tiga pengunjuk rasa mengorganisir gerakan melalui sebuah forum online yakni LIHKG. Mereka menekankan tidak dapat mewakili semua demonstran, tetapi menyediakan platform untuk menanggapi rumor-rumor yang disebarkan pemerintah.
Awalnya, aksi protes di Hong Kong menuntut agar pemerintah menarik rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi pada Juni lalu. Sebab, RUU tersebut akan mengirim pelaku kejahatan untuk diadili di China daratan. Para kritikus dan aktivis menilai, RUU tersebut akan mencoreng norma-norma hukum di Hong Kong.
Aksi tersebut kemudian meluas dan menuntut Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mundur dari jabatannya, dan penyelidikan independen terhadap polisi yang dinilai telah melakukan kekerasan terhadap para pengunjuk rasa. Pemerintah sejauh ini menolak menyetujui tuntutan mereka.
Hong Kong dikembalikan ke China oleh Inggris pada 1997 di bawah kerangka “satu negara, dua sistem”, yang menjanjikan kebebasan demokrasi. Namun beberapa warga Hong Kong merasa China semakin mengekang kebebasan mereka.
sumber : AP
Sumber: https://internasional.republika.co.id/berita/pvt6u3366/pengunjuk-rasa-hong-kong-sebut-pemerintah-retorika-kosong
