BELOM DILANTIK… SUDAH PECAH… Beda Maruf Amin dan Jokowi Terkait RUU KUHP
BELOM DILANTIK… SUDAH PECAH…
Ma'ruf Amin Surati DPR Minta RUU KUHP Segera Disahkan
https://news.detik.com/berita/d-4696335/maruf-amin-surati-dpr-minta-ruu-kuhp-segera-disahkan
NAMUN….
Jokowi Minta DPR Tunda Pengesahan RUU KUHP
Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.
"Setelah mencermati masukan-masukan dari berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi di RUU KUHP saya berkesimpulan masih ada materi-materi yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Untuk itu saya telah memerintahkan Menkumham sebagai wakil pemerintah untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR RI yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda," kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat (20/9/2019).
Presiden Jokowi meminta kepada pimpinan DPR dan seluruh anggota parlemen untuk tidak melakukan pengesahan RUU itu pada periode saat ini yang akan berakhir pada awal Oktober 2019.
"Saya berharap DPR juga mempunyai sikap yang sama sehingga pembahasan RUU KUHP bisa dilakukan oleh DPR RI periode berikutnya," katanya.
RUU KUHP telah disetujui Komisi III DPR pada Rabu (18/9/2019) untuk disahkan menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR RI. Sejak mulai dibahas pada 2015, banyak isu krusial dalam RUU ini yang memakan waktu pembahasannya.
Presiden meminta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menjaring masukan dari kalangan masyarakat sebagai bahan menyempurnakan RUU KUHP yang ada. [Kabar24]
[portal-islam.id] 20 September 2019
***
Mantap! Semua Persetubuhan di Luar Pernikahan Dipidana Menurut RUU KUHP
Posted on 20 September 2019
by Nahimunkar.org
• NASIONAL
Mantap! Semua Persetubuhan di Luar Pernikahan Dipidana Menurut RUU KUHP
RUU KUHP meluaskan makna zina. Pasal 417 ayat 1 berbunyi:
Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II.
Nah, siapakah yang dimaksud 'bukan suami atau istrinya'? Dalam penjelasan disebutkan:
1. Laki laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
2. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki laki yang bukan suaminya;
3. Laki laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
4. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki laki, padahal diketahui bahwa laki laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
5. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan./ news.detik.com
Pelaku Kumpul Kebo Dipidana 6 Bulan
Pelaku kumpul kebo dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II (maksimal Rp 10 juta).
Anehnya, pasal-pasal itu dimasukkan dalam apa yang disebut 'Pasal-pasal Kontroversial RUU KUHP yang Segera Disahkan DPR' dalam berita-berita.
Selayaknya pasal itu untuk dipertahankan, karena memang 'Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan', itu sudah sesuai dengan makna zina.
Zina menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah:
zina/zi·na/ n 1 perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan); 2 perbuatan bersanggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya;
berzina/ber·zi·na/ v berbuat zina: siapa pun yang ~ akan dihukum Allah;
menzinai/men·zi·nai/ v berbuat zina kepada (dengan); menyetubuhi (meniduri, menggauli) dengan tidak sah: ia disangka ~ istri tetangganya;
perzinaan/per·zi·na·an/ n perbuatan zina: tempat-tempat ~ di ibu kota ditutup
https://kbbi.web.id/zina
Kini Presiden Jokowi memutuskan, RUU KUHP agar ditunda pengesahannya.
Melihat adanya pasal zina dan kumpul kebo dikenai hukuman pidana dalam RUU KUHP itu, Umat Islam yang pernah bersusah payah mengusulkan untuk ditepatkannya cakupan makna zina namun tuntutannya ditolak MK (hingga pelaku zina dan LGBT tidak bisa dipidana), kini tuntutan Umat Islam itu masih ada harapan, lewat RUU KUHP tersebut.
Adapun keputusan MK ada sorotan tajam dari MUI. Ini beritanya.
***
MUI Menilai, Keputusan MK soal Zina dan LGBT Bertentangan dengan Agama dan Timbulkan Benturan antara Umat Islam dan Negara
Posted on 16 Desember 2017
by Nahimunkar.com
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terkait kumpul kebo dari perilaku LGBT bisa dipidana. Dengan keputusan MK tersebut, kumpul kebo hingga LGBT tidak bisa dipidana.
Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin menyayangkan keputusan MK tersebut. Menurutnya, jika berdasarkan ilmu agama, maka kumpul kebo dan LGBT dikategorikan dalam perbuatan zina yang pantas diberi hukuman.
"Keputusan MK kan sudah final, sudah mengikat. Untuk itu kita akan bahas caranya bagaimana, kalau ada putusan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Untuk itu kita suarakan, kita dengungkan," ungkap KH Ma'ruf Amin, Jumat 15 Desember 2017.
Ia juga mengatakan, hal tersebut berpotensi menimbulkan benturan antara umat islam yang ingin taat pada agama, dengan aturan di negara. Apalagi, Ma'ruf menambahkan, jika aturan tersebut diputus tanpa memperhitungkan aturan-aturan agama.
"Nah, ini yang akan menjadi masalah. Ini merusak kesepakatan kita itu," tegasnya.
Ma'ruf juga tidak menutup kemungkinan keputusan MK tersebut akan memicu konflik karena dianggap tidak memperhatikan unsur-unsur yang ada di agama.
"Kalau bicara soal masalah hak asasi manusia, itu kan ada batasannya. Sehingga, kalau kita melanggar, menodai agama, kalau diperbolehkan, nanti rusak toh. Makanya, hal asasi yang tanpa batas harus dibatasi oleh undang-undang, oleh norma. Harus itu," tandasnya.[portalislam]
Sumber : gemarakyat.id
(nahimunkar.org)
Sumber: https://www.nahimunkar.org/belom-dilantik-sudah-pecah-beda-maruf-amin-dan-jokowi-terkait-ruu-kuhp/
