Mereka menyesalkan undangan yang ternyata cuma ditujukan kepada mahasiswa.
REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN — Badan Eksekutif Mahasiswa-Keluarga Mahasiswa (BEM KM UGM) menegaskan tidak akan memenuhi undangan Presiden Jokowi. Presiden BEM KM UGM, Atiatul Muqtadir, ragu ada itikad baik dari Istana.
Pertama, kata Atiatul, mereka menyesalkan undangan yang ternyata cuma ditujukan kepada mahasiswa. Padahal, aksi-aksi belakangan dilakukan berbagai elemen masyarakat.
Artinya, elemen-elemen masyarakat seperti buruh, nelayan, petani dan lain-lain tidak dianggap. Atiatul kecewa pula atas angin segar yang diberikan atas kekerasan-kekerasan yang dilakukan kepolisian.
Padahal, lanjut Atiatul, mereka seharusnya bertindak humanis dan tidak represif. Sehingga, ia menekankan, Presiden Jokowi seharusnya menindak aparat-aparat yang selama ini melakukan tindak kekerasan.
“Karenanya, kami memandang, menghadiri undangan Presiden Jokowi ke Istana merupakan sikap yang kurang etis untuk dilakukan,” kata Atiatul saat ditemui di Kantor Pukat UGM, Jumat (27/9).
Selain itu, ia melihat, yang dilakukan pemerintah selama ini melalui omongan-omongan tidak sesuai dengan yang dilakukan melalui tindakan. Buktinya, penangkapan terhadap aktivis-aktivis terus dilakukan.
Bahkan, Atiatul mengingatkan, Presiden Jokowi dan Menteri Ristek-Dikti Mohamad Nasir telah mencoba mengendalikan kampus-kampus. Utamanya, lewat ancaman-ancaman jika dilakukan lagi aksi-aksi massa.
BEM KM UGM belajar pula atas apa yang terjadi pada 2015, ketika ada mahasiswa-mahasiswa yang mendatangi undangan Presiden ke Istana. Yang mana, hasilnya tidak lain cuma perpecahan di tubuh-tubuh mahasiswa.
“Kami tidak ingin menjadi alat legitimasi pemerintah, kami merasa tuntutan yang kami sampaikan sudah jelas, maklumat mahasiswa tuntaskan reformasi sudah kami suarakan,” ujar Atiatul.
Ia berpendapat, yang dibutuhkan hari ini bukan pertemuan-pertamuan, tapi sikap-sikap tegas Presiden Jokowi. Atiatul menegaskan, bertemu Presiden Jokowi sama sekali bukan tuntutan mereka selama ini.
Tapi, ia menekankan, jika Presiden Jokowi ingin bertemu mahasiswa, pertemuan harus dilakukan secara terbuka di media-media nasional. Artinya, tidak tertutup seperti yang selama ini dilakukan Istana.
Terlebih, undangan-undangan itu cuma disampaikan kepada mahasiswa. Padahal, sekali lagi Atiatul menegaskan, aksi-aksi massa selama ini dilakukan begitu banyak elemen masyarakat.
“Ini bentuk kegagalan pemerintah membaca aksi-aksi, kami meragukan itikad baik Presiden Jokowi, karena pemerintah dan aparat masih bertindak represif,” kata Atiatul.
Ia mengingatkan, Presiden Jokowi masih memiliki banyak tuntutan yang hadir melalui UU-UU bermasalah dan belum satupun dikabulkan. Walau belum merencakan aksi lanjutan, Atiatul menegaskan, mahasiswa akan terus mengawal.
Sumber: https://nasional.republika.co.id/berita/pyhpxh291/bem-km-ugm-ragu-presiden-beriktikad-baik
