KIBLAT.NET – Komunikasi dan informasi adalah kebutuhan asasi manusia modern, hari ini sebuah Negara akan dipandang buruk reputasinya ketika tak mampu ataupun tak mau memberikan akses komunikasi dan informasi yang memadai kepada rakyatnya.
Namun pada kenyataannya, masih ada Negara yang membatasi bahkan menutup akses komunikasi dan informasi terhadap rakyatnya. Kejadian teranyar dilakukan oleh India, dimana mereka menutup jalur komunikasi terhadap warga Jammu dan Kashmir.
Dikutip dari Amnesty International, setidaknya delapan juta orang di Kashmir telah terisolasi sejak 5 Agustus lalu. Dunia tak tahu apa yang terjadi dengan mereka, dan mereka tak bisa memberitahu dunia.
Mari kita bayangkan, di era percepatan informasi ini, dimana manusia menjadi sangat bergantung pada ponsel pintarnya. Namun tiba-tiba Anda tak bisa lagi sekedar menelepon ke rumah orang tua. Anda sekedar ingin berkirim pesan WhatsApp "Saya aman dan baik-baik saja" kepada teman-teman Anda di luar sana, namun tetiba ponsel Anda tak berfungsi sama sekali. Maka kalimat yang tepat untuk menggambarkan situasi tersebut adalah: Anda terdampar.
Hingga saat ini, warga Kashmir masih mengalami keterdamparan komunikasi. Pemerintah India benar-benar menutup akses mereka untuk berkomunikasi satu sama lain dan seluruh dunia, mereka juga memberlakukan patroli jam malam untuk mencegah orang-orang melarikan diri dari rumah mereka.
Penutupan akses komunikasi tidak hanya menimbulkan kepanikan, namun juga menimbulkan spekulasi terkait adanya pelanggaran HAM berat di wilayah tersebut. Di samping itu, hal itu akan mempengaruhi kemampuan serta kinerja para dokter dan pekerja kemanusiaan yang akan terjun ke wilayah tersebut.
Pemerintah India hampir memiliki kendali penuh atas segala informasi yang keluar dari wilayah tersebut. Ada laporan samar-samar tentang para pemimpin politik yang dipenjara ataupun ditahan dalam tahanan rumah. Akses ke layanan darurat, pendidikan dan perawatan kesehatan kabarnya juga terganggu.
Namun dunia tidak tinggal diam, beberapa pihak mulai menuntut agar pemerintah India mengutamakan aspek kemanusiaan dan membiarkan orang-orang Kashmir berbicara. Amnesty International melalui petisi yang dirilis di situsnya amnesty.org menghimbau Gubernur Kashmir agar mengakhiri penutupan akses komunikasi, berikut bunyi petisi tersebut:
Kepada Tuan Satya Pal Malik, Gubernur Jammu dan Kashmir, India:
– Angkat pemadaman komunikasi di Jammu dan Kashmir dan biarkan suara rakyat Kashmir didengar
– Izinkan akses tanpa syarat dan tidak terbatas ke berita dan informasi dari lembah Kashmir.
Sementara itu, lebih dari lima puluh negara di PBB serta Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menyerukan agar India segera mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan negara mayoritas Hindu tersebut di wilayah Jammu dan Kashmir yang warganya mayoritas muslim.
"Memburuknya hak asasi manusia dan situasi kemanusiaan di wilayah Jammu & Kashmir terutama setelah keputusan India untuk mencabut hak otonomi wilyah tersebut pada 5 Agustus 2019 membutuhkan perhatian mendesak oleh Dewan Hak Asasi Manusia dan mekanisme Hak Asasi Manusia," kata para perwakilan negara tersebut dalam pernyataan bersama yang dirilis pada hari Selasa (10/09/2019), dikutip dari kantor berita Anadolu.
"Terutama hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan," lanjut pernyataan tersebut.
Mereka juga menyerukan pencabutan jam malam, mengakhiri penghentian komunikasi, dan pembebasan tahanan politik di Jammu dan Kashmir sesegera mungkin.
Suara kecaman juga datang dari Menteri Luar Negeri Pakistan, Mahmood Qureshi. Ia mengecam tindakan agresif pemerintah India baru-baru ini dan menyebut India telah dengan terang-terangan melanggar status kawasan Jammu dan Kashmir yang diakui secara internasional.
Kecaman Qureshi itu dimuat dalam surat yang ditujukan pada Dewan Keamanan pertengahan Agustus lalu, yang mengatakan India menjalankan ideology rasis, yang bertujuan menjadikan Kashmir yang penduduknya mayoritas Islam menjadi kawasan yang dikuasai kelompok Hindu. "Tindakan India tanggal 5 Agustus itu telah membuka jalan untuk mencapai tujuan politik fasis ini," kata Qureshi, dikutip dari VOA.
Qureshi memperingatkan bahwa usaha India itu akan mendapat tentangan kuat dari warga Muslim Kashmir, dan penindasan yang akan dilakukan oleh pasukan pendudukan India akan menjurus pada pembersihan etnis dan genosida.
Masih dari VOA, Qureshi menekankan bahwa Dewan Keamanan PBB punya kewajiban untuk mencegah terulangnya peristiwa seperti di Rwanda dan Srebrenica, dimana terjadi pembersihan etnis dan genosida pada 1994 dan 1995.
Penulis: Azzam Diponegoro
Editor: Rusydan Abdul Hadi
Sumber: https://www.kiblat.net/2019/09/12/kashmir-yang-terdampar/
