KLHK mengatakan luasan lahan yang terbakar saat ini hingga lima hektare.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pelaksana tugas (Plt) Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Raffles B Panjaitan mengatakan pemerintah mengerahkan seluruh kekuatan guna memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan.
Raffles menyampaikan, telah terjadi penurunan hotspot atau titik api dalam beberapa hari terakhir. “Ahad dan Senin itu sebanyak 2.033 hotspot, sekarang (Selasa) 1.352 hotspot. Ada penurunan, itu sangat tinggi,” ujar Raffles saat jumpa pers di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Selasa (24/9).
Sebaran titik api terbanyak per Selasa (24/9), kata Raffles, berada di Kalimantan Tengah dengan 475 titik api, Sumatra Selatan dengan 165 titik api, dan Jambi sebanyak 130 titik api. “Pagi ini, laporan masih ada beberapa titik kebakaran tapi sudah ditangani satgas, seperti di Kalbar, Kalteng juga ada,” ujarnya.
Raffles menyebutkan luasan lahan yang terbakar saat ini relatif kecil yakni berkisar antara satu hingga lima hektare, kecuali di Kalimantan Barat di mana terdapat wilayah terbakar seluas 43 hektare. Raffles menilai penurunan titik api tak lepas dari keberhasilan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau hujan buatan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Selain hujan buatan, pemerintah juga terus melakukan upaya lain seperti water bombing, patroli, dan penegakan hukum kepada para pembakar hutan, baik perseorangan maupun korporasi. “Di samping itu, ada langkah-langkah ke depan yang lebih terpadu sampai ke tingkat desa dalam upaya pencegahan pada 2020,” ucap dia.
KLHK telah melakukan patroli bersama dengan melibatkan unsur warga sejak 2016. Upaya ini dinilai mampu menekan luasan lahan yang terbakar.
“Pada 2016, ada patroli di 731 desa. Alhamdulillah bisa menurunkan luas kebakaran dari 2,6 juta hektare di 2015 menjadi di 436 ribu hektare di 2016,” kata Raffles.
Pada 2017, KLHK menggandeng 1.206 desa di titik rawan dan menurunkan angka karhutla menjadi 165 hektare. Sedangkan 2018, dengan melibatkan 1.225 desa, namun luasan karhutla meningkat lantaran ada fenomena El Nino. Meski begitu, kabut asap tidak sampai menyeberang ke negara tetangga.
“Sekarang 2019 ada 328 ribu hektare ini agak meningkat karena ada elnino lemah dan upaya kita lakukan sudah sampai ke tingkat 1.461 desa patroli tahun ini,” kata Raffles.
Raffles menyampaikan hal yang paling penting dalam upaya pencegahan karhutla ialah mengubah perilaku, baik penanganan pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dan korporasi. Raffles menilai penegakan hukum kepada pelaku karhutla menjadi poin penting kepada korporasi yang diduga terlibat pembakaran hutan. Ia juga mendorong masyarakat untuk tidak mudah diiming-imingi oknum untuk membakar hutan dengan keuntungan pribadi. Dia mengaku mendukung upaya peralihan mata pencaharian bagi masyarakat dengan didukung pemerintah dalam hal pemberdayaan hingga insentif.
“Karena manusia penyebab kebakaran, harus diubah, jangan mau warga disuruh membakar, dan perusahaan juga tidak boleh membayar orang bakar hutan. Semua harus memiliki. Kalau ini kita lakukan di masa datang, masalah ini akan tertangani. Pemerintah sendiri tidak diam. Pemerintah sangat responsif,” kata Raffles.
Sumber: https://nasional.republika.co.id/berita/pyc3u6366/pemerintah-klaim-titik-api-terus-menurun
