Hak pengelolaan 9 juta hektare kawasan hutan seharusnya diberikan ke masyarakat.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) kaget saat mendengar angka realisasi program reforma agraria hingga September 2019 ini masih nol persen, alias nol hektare. Melalui program tersebut seharusnya pemerintah mendistribusikan hak pengelolaan 9 juta hektare kawasan hutan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Sekjen Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), Dewi Kartika, usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Selasa (24/9).
“Kami sampaikan (ke Jokowi) karena kalau dilihat dari capaian selama lima tahun ini janji pelepasan kawasan hutan 4,1 juta hektare untuk reformasi agraria capaian dalam lima tahun nol hektare. Beliau kaget ya, nol hektare,” ujar Dewi, Selasa (24/9).
Berdasarkan target pemerintah, dari 9 juta hektare kawasan hutan yang diredistribusi kepada masyarakat, sebanyak 4,1 juta hektare memang didapat dari kawasan hutan negara dan 4,9 juta hektare lainnya di luar kawasan hutan negara. Mendengar penjelasan dari perwakilan petani, Jokowi lantas menghubungi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar untuk menanyakan hal itu.
“Beliau (Jokowi) tanya ke Bu Menteri, ‘Ini kata petani nol hektare?’ Entah jawabannya apa di seberang sana, tapi respons pak Jokowi, ‘Oh baru SK-SK?'”ujar Dewi menirukan respons Presiden Jokowi.
Dewi pun menjelaskan, angka 2,3 juta hektare (dari 4,1 juta hektare) lahan kawasan hutan negara yang akan dilepas ke masyarakat baru sebatas pendataan saja. Maksudnya, pemerintah belum secara tepat sasaran membagikan lahan hutan tersebut kepada petani, nelayan, atau masyarakat adat yang memang berhak menerima hak pengelolaan lahan.
“Kalau tanah sudah sampai rakyat, sertifikat di tangan artinya itu sudah redistribusi. Ini kan baru identifikasi Pak, SK-SK itu baru calon TORA. Jadi belum sampai ke tangan rakyat,” kata Dewi.
Mendengar laporan perwakilan petani, ujar Dewi, Jokowi pun menyampaikan komitmennya untuk mengakselerasi pemerataan hak kelola lahan. Jokowi, ujar Dewi, bersedia memimpin sendiri Tim Reformasi Agraria yang akan menjalankan fungsi pendistribusian lahan kepada masyarakat. Selama ini, Tim Reformasi Agraria dipimpin oleh Menko Perekonomian dan Gugus Tugas Reforma Agraria dipimpin oleh Menteri ATR.
“Eksekutornya memang harus kuat, kalau harus kuat kan harus Presiden. Karena selama ini cuma menteri kan,” kata Dewi.
Sumber: https://nasional.republika.co.id/berita/pycwkb382/reforma-agraria-masih-nol-knpa-jokowi-kaget
