KIBLAT.NET, Jakarta – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) menyatakan komitmennya dalam menjaga dan memperkuat amanat reformasi yang dahulu telah diperjuangkan oleh elemen masyarakat sipil terutama mahasiswa.
"Semangat utama dari reformasi itu ada dua, yaitu supremasi sipil dan anti korupsi. Dalam struktur kenegaraan kemudian semangat itu mewujud dalam bentuk undang-undang dan lembaga negara seperti KPK dan MK," ungkap Ketua Umum PB HMI MPO, Zuhad Aji Firmantoro, melalui rilis yang diterima Kiblat.net pada Selasa (24/09/2019).
Zuhad menyatakan HMI percaya bahwa dengan tegaknya supremasi sipil dan budaya anti korupsi yang kuat akan menghantarkan Indonesia menuju cita-citanya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Karena itu, PB HMI MPO pun menyatakan penolakan terhadap beberapa kebijakan Pemerintah yang dinilai bertentangan dengan amanat reformasi. Kebijakan-kebijakan yang ditolak adalah:
- Undang-undang perubahan UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang dibuat dengan mengabaikan pendapat dari publik.
- RUU Pertanahan yang dinilai belum menjawab semangat UU Pokok Agraria untuk melawan feodalisme dan kolonialisme.
- RUU KUHP yang mengancam kebebasan berekspresi, berpendapat, dan terkesan tidak berpihak kepada kaum rentan.
- Pemindahan ibu kota negara di tengah keterbatasan sumber pembiayaan pembangunan.
- Kenaikan iuran BPJS yang memberatkan kalangan menengah kebawah.
Selanjutnya, PB HMI MPO menyerukan kepada seluruh mahasiswa dan elemen masyarakat yang peduli terhadap masa depan bangsa untuk aksi turun ke jalan.
"Saya menyerukan kepada seluruh anggota HMI dan seluruh elemen masyarakat sipil untuk turun ke jalan, aksi damai, konstitusional," tegas Zuhad.
Reporter: Azzam Diponegoro
Editor: Rusydan Abdul Hadi
Sumber: https://www.kiblat.net/2019/09/24/tolak-ruu-kpk-dan-ruu-kuhp-pb-hmi-mpo-ajak-mahasiswa-dan-masyarakat-turun-ke-jalan/
