KIBLAT.NET, Jakarta – Deputi Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Feri Kusuma mengkritisi wacana Menkopolhukam Wiranto yang ingin membentuk tim hukum untuk memantau omongan tokoh. Menurutnya, rencana ini jelas berlebihan.
"Semakin keliatan Wiranto itu berlebihan dalam menyikapi kritik dari masyarakat terhadap rezim hari ini. Itu menunjukan sikap resistensi dan juga sekaligus mesti membalas laksana gaya-gaya orde baru dalam pemerintahan hari ini," katanya saat dihubungi Kiblat.net pada Kamis (09/05/2019).
Ia menegaskan bahwa sebenarnya tidak perlu bentuk tim kalau hanya untuk menganalisis pernyataan-pernyataan yang ada dimensi pelanggaran hukumnya. Menurutnya, ada kepolisian yang bisa menganalisa itu.
"Institusi kita sudah cukup lengkap. Jangan dibebani lagi uang-uang negara untuk hal-hal yang tidak terlalu penting," ujarnya.
Feri menekankan bahwa negara hari ini harus terbuka. Artinya, dewasa mau menerima kritik, transparan dan menggunakan kedekatan-kedekatan dialog. Menurutnya, negara tidak lagi menggunakan cara-cara represif.
"Kata-kata seperti itu bernuansa ancaman represif, menciptakan ketakutan bagi orang. Jadi jangan mentang-mentang berkuasa kemudian menciptakan suasana-suasana menghawatirkan," ucapnya.
Maka, KontraS berpendapat bahwa pernyataan itu diklarifikasi dan ada permintaan maaf. Karena itu sudah membuat suasana semakin terancam dan bisa berpotensi akan menutup ruang-ruang demokrasi.
Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar
Sumber: https://www.kiblat.net/2019/05/09/kontras-wacana-pembentukan-tim-pantau-omongan-tokoh-gaya-orde-baru/
