loading…
“Konektivitas di wilayah Indonesia Timur khususnya di kepulauan Maluku sangat dibutuhkan oleh masyarakat Maluku dan untuk itu, negara sudah hadir melalui program tol laut. Namun program ini bukan semata mata adalah milik satu Kementerian atau Lembaga saja melainkan milik bersama antara kementerian, lembaga dan juga Pemerintah Daerah serta masyarakat yang harus bersinergi agar program tol laut dapat berjalan optimal,” ujar Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Antar Lembaga, Buyung Lalana di Jakarta, Minggu (21/7/2019).
Warga daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan telah merasakan langsung manfaat dari keberadaan tol laut dalam penurunan disparitas harga dan konektivitas antar wilayah di Indonesia di tengah keterbatasan subsidi tol laut untuk tahun 2019.
Baca Juga:
Menurut Buyung, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan yakni Ditjen Perhubungan Laut terus memberikan perhatian terhadap konektivitas wilayah di Indonesia bagian Timur. Salah satunya dengan mengalokasikan 30 kapal perintis dan 5 kapal tol laut dari total 158 kapal yang dimiliki Kementerian Perhubungan untuk melayani masyarakat di wilayah Propinsi Maluku dan Maluku Utara.
Begitu pentingnya konektivitas di wilayah Maluku dan Maluku Utara, Pemerintah mengalokasikan 22 kapal perintis untuk propinsi Maluku dan 8 kapal perintis untuk propinsi Maluku Utara serta 3 kapal tol laut untuk Maluku dan 2 kapal tol laut termasuk kapal Feeder untuk Maluku Utara.
“Dengan demikian, terlihat jelas bentuk perhatian dan kepedulian Pemerintah terhadap akses konektivitas di wilayah Indonesia Timur khususnya Maluku dan Maluku Utara,” kata Buyung.
Pada tahun 2019, lanjut Buyung Pemerintah menyediakan 158 kapal yang terdiri dari 113 unit kapal perintis, 4 unit kapal tol laut utama untuk logistik, 15 unit kapal kontainer feeder, 6 unit kapal ternak dan 20 unit untuk kapal Rede.
“Dari jumlah 113 kapal perintis itu, 46 trayek diberikan penugasan kepada PT. Pelni, dan 67 trayek untuk swasta. Dari seluruh armada tol laut yang dijalankan, sebanyak 80 % beroperasi di wilayah Indonesia Timur,” jelas Buyung.
Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko mengatakan, bahwa Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan Tol Laut di antaranya dengan adanya perubahan yang cukup mendasar dari yang semula pelayanan Tol Laut itu bersifat Direct diubah menjadi pola Hub and Spoke di tahun 2019.
Perubahan tersebut ditujukan untuk tetap dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dengan jumlah daerah yang dilayani lebih luas di tengah keterbatasan subsidi tol laut untuk tahun 2019.
(akr)
Sumber: https://ekbis.sindonews.com/read/1422380/34/optimalkan-pelayanan-tol-laut-dibutuhkan-kepulauan-maluku-1563706176
