Dua pos itu harus menjamin sikap independen dan mengedepankan kepentingan negara.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur DIKSI Indonesia Sebastian Salang mengungkap sejumlah kementerian yang harus diisi kalangan profesional. Menurutnya, kementrian tersebut tidak boleh membawa kepentingan dari partai politik.
“Ada kementrian yang tidak boleh diganggu oleh kepentingan partai politik,” ujar Sebastian dalam dalam sebuah diskusi di kantor Formappi, Kamis (18/7).
Kementerian dalam bidang ekonomi dan Hukum merupakan prioritas yang harus diisi oleh kalangan profesional. Sebab kedua kementrian itu harus menjamin sikap independen dan mengedapankan kepentingan negara ketimbang kepentingan partai politik tertentu.
“Bidang ekonomi, dijamin betul bahwa yang mengelola adalah menteri yang memang profesional dibidangnya dan loyalitasnya tunggal kepada Presiden. Bidang hukum, menteri itu ya independen dan juga dia loyal kepada kebenaran dan keadilan,” ungkapnya.
Adapun kementrian yang dimaksud, Sebastian merinci, yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang saat ini membawahi sejumlah kementwrian dan juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Selain itu, dia menambahkan, Jaksa Agung harus juga diisi dengan profesional.
“Kita semua tau bahwa, menteri berasal dari partai politik itu meskipun menjadi menteri dan pemimpinnya adalah Presiden, tapi bukan rahasia lagi menteri-menteri dari parpol itu tetap juga loyaitas kepada pimpinan partai,” ujarnya.
Dia menegaskan, menteri dari parpol tak dapat menghilangkan kepentingan politik. Sebab, jabatan menteri juga atas campur tangan atau bantuan ketua parpol.
Sumber: https://nasional.republika.co.id/berita/puuy0y377/pos-menteri-ekonomi-dan-hukum-diminta-dari-profesional
