loading…
Peneliti ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, parpol memang memiliki hak untuk mengajukan nama-nama calon menteri kepada presiden.
Namun, sambung dia, presiden yang memiliki hak prerogatif memilih menterinya. Karena itu dalam memilih menteri, kata dia, presiden harus menjadikan standar kompetensi sebagai syarat utama.
Baca Juga:
"Pertimbangan utama yang harus dijadikan acuan adalah kompetensi. Apakah orang ini benar-benar kompeten atau tidak. Penempatannya juga sesuai dengan kompetensinya. Ada syarat yang sifatnya paling utama, itu yang harus dipegang dulu. Yang lainnya itu disesuaikan," tutur Enny di sela Talkshow Akhir Pekan Terhangat Polemik Radio MNC Trijaya Network di d'Consulate Resto & Lounge, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/7/2019).
Menurut Enny, presiden tinggal meminta parpol untuk menyodorkan nama-nama kandidat untuk tiap-tiap menteri. Nantinya tinggal dipilih kandidat terbaik yang paling memenuhi standar kompetensi di pos kementerian yang diajukan.
"Nah nanti misalnya ekstremnya, calon dari PDIP yang terpilih sedikit ya, itu salah PDIP sendiri kenapa tidak menyodorkan nama yang punya kompetensi tinggi," katanya.
Hal ini, kata Enny, juga selaras dengan keinginan Presiden Jokowi yang beberapa kali melontarkan keinginannya untuk membentuk zaken cabinet atau kabinet yang ahli.
Menurut dia, Jokowi harus melihat orang berdasarkan kompetesninya. Itu harus menjadi tolok ukur pertama. Nantinya nama-nama yang disodorkan partai tinggal dipilih yang sesuai dengan keinginan presiden.
Karena itu, menurut Enny, presiden perlu membuka kriteria menteri kepada tiap-tiap parpol koalisi sehingga mereka menyiapkan nama terbaik, tidak hanya dari kader parpol, namun juga bisa sosok profesional di luar kader yang di-endorse oleh parpol.
Dia mencontohkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo adalah profesional yang di-endorse PKB. "Ini bisa membangun kepercayaan dunia usaha itu yang kita butuhkan. Misalnya kriteria menteri ekonomi itu seperti apa. Jadi bukan bicara partai A mendapatkan kursi menteri apa dan partai B mendapatkan jatah kursi menteri apa. Tapi siapa dari nama calon menteri yang paling memenuhi syarat kompetensi itu yang dipilih," paparnya.
Enny menegaskan jabatan menteri tidak layak untuk diperebutkan. Namun, amanah yang harus diberikan kepada orang yang tepat. "Kalau tidak, tunggu kehancurannya," katanya.
Karena itu dalam membentuk kabinet, kata dia, bukan persoalan parpol atau nonparpol. Namun, bagaimana orang yang disodorkan parpol memenuhi bidang yang akan ditangani.
Dengan begitu ketika mereka dilantik sebagai menteri sudah bisa langsung mengerti apa yang harus dilakukan.
Catatan lainnya adalah bagaimana ke depan, di antara kementerian bisa solid dalam berkoordinasi. Dia mencontohkan tim ekonomi, mereka harus mampu berkoordinasi antarkementerian. "Tak jalan sendiri-sendiri. (Menteri-red) Pertanian ke mana, Perdagangan ke mana," katanya.
Menurut Enny, tantangan ekonomi ke depan sangat riil di depan mata. Sumber persoalannya ada di internal dan eksternal.
Dia mencontohkan perang dagang itu tak sekadar tantangan, tapi domino efeknya ke mana-mana. "Yang langsung (terpengaruh-red) ekspor kita. Harga komoditas jatuh sehingga ekspor kita akan tertekan. Dengan adanya perang dagang, negara-negara pasar ekspor pasti cari pasar baru dan yang benar-benar potensial dan sangat besar adalah Indonesia," tuturnya.
Karena itu, menurut dia, perlu dipikirkan bagaimana melindungi industri dalam negeri, hal ini yang dinilai tidak banyak dibahas. Bagaimana industri hanya tumbuh 4%. "Yang pasti efek domino barang-barang impor yang masuk tentu mengancam lapangan kerja. Kalau begitu bagaimana pendapatan masyarakat bisa diciptakan," paparnya.
Menurut Enny, kondisi ekonomi yang dihadapi bangsa saat ini benar-benar krusial sehingga harus benar-benar ditangani oleh orang yang tepat. "Kalau kita atasi kanker, kasihlah yang ahli kanker. (Kalau memilih Menteri Perekonomian-red) bukan sekadar pengamat ekonomi, tapi yang tahu benar masalah ekonomi," tuturnya.
()
Sumber: https://nasional.sindonews.com/read/1417904/12/saran-peneliti-indef-untuk-jokowi-sebelum-memilih-menteri-1562403360
