Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan program transmigrasi harus dapat mewujudkan keadilan kesejahteraan bagi pendatang maupun warga lokal yang didatangi sehingga tidak menimbulkan kesenjangan sosial di antara masyarakat.
“Transmigrasi pada dasarnya ialah untuk memberikan kesejahteraan yang datang dan menambah kesejahteraan yang didatangi, baru itu bisa ada keseimbangan,” kata Wapres saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi di Jakarta, Kamis.
Kalau yang didatangi tidak sejahtera, kemudian yang datang juga tidak sejahtera, kata Wapres, maka manfaat transmigrasi tentu tidak maksimal.
Di beberapa daerah tujuan transmigran terdapat konflik antarmasyarakat yang disebabkan oadanya kesenjangan sosial. Biasanya masalah itu muncul karena warga pendatang dianggap lebih sejahtera dibandingkan warga lokal.
“Timbul kesenjangan antara yang datang dengan yang didatangi, yang datang dapat lahan dua hektare sementara yang didatangi tidak punya lahan. Maka, timbullah transmigrasi lokal untuk menyeimbangkan antara yang datang dan yang didatangi,” katanya.
Baca juga: Pendamping perlu kerja keras kembangkan transmigrasi
Baca juga: Eko Putro: Hasil karet akan digunakan untuk aspal
Baca juga: Program transmigrasi tingkatkan perekonomian masyarakat
Karena itu, program transmigrasi saat ini harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman. “Transmigrasi di tahun 1950-an tentu berbeda dengan masa kini dimana kepadatan semakin tinggi di Pulau Jawa,” katanya.
Awalnya, transmigrasi memang bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa yang pada tahun 1950-an sekitar 50 juta orang.
Kini kondisi di Pulau Jawa sudah berubah, kata JK, dengan jumlah penduduk mencapai 160 juta orang serta terdapat berbagai aktivitas industri yang memerlukan tenaga kerja.
“Dulu sebagian besar di Jawa adalah daerah pertanian, agraris, “sekarang sudah menjadi daerah industri yang membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Sehingga kepadatan itu dapat diatasi dengan kegiatan ekonomi yang lebih mengharapkan labour intensive,” ujarnya.
Dalam rakornas tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan program perpindahan penduduk telah mencapai di kawasan 619 kawasan dan 48 kawasan program revitalisasi.
“Program tersebut telah mengelola 4,2 juta transmigran termasuk 1,7 tenaga kerja yang tinggal di kawasan seluas 4,4 juta hektare,” kata Eko.
JK: pengangkatan guru honorer harus selektif
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019
Sumber: https://www.antaranews.com/berita/987528/wapres-transmigrasi-harus-bisa-ciptakan-keadilan-kesejahteraan
