KIBLAT.NET, Jakarta – Rakyat Papua sejatinya tidak menginginkan adanya pendekatan keamanan dalam konflik Papua kemarin. Hal itu terungkap dalam "Seminar Politik Papua" di Balai Sarwono, Jakarta Selatan, Kamis (05/09/2019).
Menurut Ahli Pertahanan dan Diplomasi Dr. Connie Rahakundini Bakrie, dalam melihat masalah konflik Papua jangan selalu menyalahkan TNI dan Polri sebagai aparat keamanan. Namun lebih dari itu, ada kementrian dan lembaga negara yang dinilainya tidak hadir di Papua, sehingga terjadi konflik berdarah itu.
"Tidak selamanya TNI dan Polisi yang disalahkan terus menerus. Dari semua kementerian dan lembaga, tidak ada yang di Papua mengurusi Papua, gak ada," ujar Connie.
Dalam seminar politik yang menghadirkan Ketua Papua Center Universitas Kristen Indonesia, Dr. Antie Soleman itu, terungkap bahwa masalah terhadap rakyat Papua mulai dari masalah pendidikan, ekonomi, hingga dana Otonomi Khusus yang tidak sampai ke masyarakat.
Menurut Connie, masalah di atas bukanlah sekedar tugas TNI dan Polri sebagai aparat keamanan. Karenanya ia meminta kementerian dan lembaga terkait turut mengurusi Papua. Salah satu Kementrian yang disinggung Connie adalah Kementrian Luar Negeri. Ia mengungkapkan Papua Barat beberapa waktu lalu mengikuti pertandingan sepakbola sebagai negara.
"Kemudian saya menuntut Kementrian Luar Negeri untuk terjadinya Federasi Negara Papua Barat mengikuti pertandingan sepakbola atas nama negara, ini kan kecolongan, ini harus selesai," ujarnya.
Selain masalah di atas, Connie menyebut di Papua saat ini sedang terjadi soft power war yang mengangkat isu bahwa NTT, Maluku, dan Papua itu di luar Indonesia.
"Jadi seolah-olah karena beda warna kulit, beda wajah, kemudian beda bahasa, lalu dianggap seolah olah mereka harus lepas dan masuk ke Melanesia daripada ke Indonesia," jelasnya.
Menurut Connie, tugas menerangkan masalah di atas bukanlah tugas TNI-Polri, melainkan kementrian terkait. Connie menyebut, selama ini TNI-Polri seakan jadi tukang sapu, menyelesaikan masalah.
Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Rusydan
Sumber: https://www.kiblat.net/2019/09/06/masalah-papua-bukan-hanya-urusan-tni-polri/
