Pembunuhan Wamena Bukti Jokowi Gagal Lindungi Hak Hidup Rakyat, Kalau Di Jepang Pasti Sudah Mundur
Pelaku kerusuhan dan pembunuhan warga luar Papua di Wamena, Jayawijaya telah melanggar HAM berat. Dan sangat disayangkan kejadian tersebut seolah dibiarkan oleh pemerintah.
"Padahal kalau pemerintah mau mencegah terjadi kasus pembantaian tersebut tentu bisa dilakukan," kata Koordinator Komunitas Relawan Sadar (Korsa) Amirullah Hidayat, Rabu (2/10).
Pemerintah punya perangkat intelijen seperti BIN, Bais dan Intel Kepolisian untuk mencegah kerusuhan dan pembunuhan tersebut.
"Salah satu tugas intelijen adalah melakukan pengumpulan bahan keterangan atau Pulbaket terhadap suatu kondisi yang akan terjadi, nah ini yang menjadi pertanyaan kasus seperti ini intelijen tidak berfungsi," ujar Amirullah.
Apalagi sebelum kejadian pembantaian itu, lanjut Amirullah, telah terjadi demonstrasi besar-besar, dan sudah mulai mencuat rasisme saat demo. "Tapi kok tidak diprediksi oleh pemerintah," ucap kader muda Muhammadiyah ini menyayangkan.
Jelas Amirullah, dengan kejadian yang sangat jelas dan telanjang ini, terbukti pemerintahan Presiden Jokowi tidak dapat memberi perlindungan hak hidup dan nyaman kepada rakyat.
"Padahal tugas pemerintah sesuai undang undang adalah melindungi rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia," imbuhnya.
"Saya yakin kalau kejadian ini terjadi di Jepang, Perdana Menteri dan jajarannya pasti akan mengundurkan diri dari jabatan, sebab rasa malu karena gagal melindungi rakyatnya," demikian Amirullah menambahkan.
Presiden Jokowi sebelumnya menyampaikan duka cita sekaligus memerintahkan aparat TNI dan Polri untuk terus mengejar pelaku kerusuhan dan pembunuhan yang menewaskan 33 orang di Wamena, Papua.
Editor: Ruslan Tambak
Rabu, 02 Oktober 2019, 12:59 Wib
Laporan: Ruslan Tambak/ politik.rmol.id
***
MASYA ALLAH! Butuh Rp 2,5 M, Penggalangan Dana Warga Minang Berhasil Terkumpul Rp 3 M Lebih
[portal-islam.id] 03 Oktober 2019
Untuk memulangkan warga asal Sumatera Barat di Wamena, Papua, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar melakukan penggalangan dana.
Dari data tim saat melakukan kunjungan ke Wamena beberapa waktu lalu ada 1.470 orang yang ingin pulang.
"Dari data sementara ada 1.470 orang yang ingin pulang. Diperkirakan dibutuhkan dana sekitar Rp 2,5 miliar untuk memulangkan mereka," kata Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit saat dihubungi Kompas.com, Selasa (1/10/2019).
Dari data sementara, ada 1.470 orang yang ingin pulang. Diperkirakan dibutuhkan dana sekitar Rp 2,5 miliar untuk memulangkan warga Sumbar di Wamena. https://t.co/cT6TkfaMhP
— Kompas.com (@kompascom) October 1, 2019
Alhamdulillah dalam tempo sehari penggalangan dana yang dilakukan malah melebihi target.
"Alhamdulillah. Terkumpul dana Rp.3,1 M lebih. Inilah hasil kegiatan "Penggalangan dana untuk Warga Minang, korban kerusuhan Wamena". Kebersamaan masyarakat Sumatera Barat benar-benar luar biasa," kata Wagub Sumbar Nasrul Abit di akun media sosialnya.
Jumlah tersebut di luar yang transfer langsung ke rekening Sumbar Peduli Sesama.
Wagub Sumbar atas nama pemprov Sumbar menyampaikan terimakasih kepada semua pihak, baik kepada penyumbang maupun yang telah memviralkan donasi.
"Terimakasih kepada semua penyumbang. Tokoh2, organisasi dan lembaga2 yang telah peduli. Ucapan terimakasih juga untuk media massa, akun2 medsos yang menginformasikan tentang kegiatan penggalangan dana. Serta seluruh pihak yang peduli dan berperan tanpa bisa dirinci satu persatu," kata Nasrul Abit.
Alhamdulillah. Malam ini terkumpul dana Rp.3,1 M lebih. Hasil Penggalangan dana untuk Warga Minang, korban kerusuhan Wamena.#NasrulAbit #Sumbar#Wamena https://t.co/tOHquXcgS7
— Nasrul Abit (@nasrul_abitt) October 1, 2019
(nahimunkar.org)
Sumber: https://www.nahimunkar.org/pembunuhan-wamena-bukti-jokowi-gagal-lindungi-hak-hidup-rakyat-kalau-di-jepang-pasti-sudah-mundur/
