DPRD Teluk Wondama dorong pemerintah daerah mengevaluasi pelayanan medisnya.
REPUBLIKA.CO.ID, WASIOR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Teluk Wondama, Papua Barat, mengkritisi agar pemerintah daerah melakukan perencanaan secara matang terkait penugasan tenaga kesehatan di daerah pedalaman. DPRD meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pelayanan medis di daerah terpencil dan pedalaman dipercepat agar peristiwa tragis yang dialami mantri Patra Kevin Marinnha Jauhari tidak terulang kembali.
“Kalau belum ada langkah perbaikan sebaiknya dihentikan dulu sementara, direncanakan dengan baik dan matang dulu,” kata Wakil Ketua DPRD Remran Sinadia di Wasior, Jumat (28/6).
Belum lama ini, DPRD menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan bupati bersama jajaran terkait kematian mantri Patra. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kuro Matani. Mewakili pihak eksekutif, Wakil Bupati Paulus Indubri, Sekda Denny Simbar, Kepala Bappeda Palino Phiter Lambe, jajaran Dinas Kesehatan serta sejumlah kepala OPD lainnya.
Beberapa kelemahan yang mendapat sorotan DPRD ialah belum tersedianya alat komunikasi di lokasi pelayanan. Padahal, alat komunikasi merupakan komponen yang sangat vital.
Ketiadaan alat komunikasi di Kampung Oya disebut membuat informasi tentang sakitnya Mantri Patra lambat sampai ke bupati. Alhasil, upaya pertolonganpun tidak bisa dilakukan dengan segera.
Mantri Patra sakit dan meninggal dunia pada 18 Juni. Jenazahnya baru bisa dievakuasi pada 22 Juni.
“Fasilitas pendukung (alat komunikasi dan lainnya) harus dipersiapkan dulu, kalau tidak nanti tidak ada petugas yang mau tugas lagi di pedalaman,” ujar Kuro.
Sarana transportasi pun harus mendapat perhatian serius. Arwin selaku wakil ketua II DPRD menganjurkan agar Pemda membuat kerja sama permanen dengan pemilik helikopter sehingga ada jaminan proses antar jemput petugas bisa dilakukan tepat waktu.
“Sebaiknya langsung dibuat MoU (nota kesepahaman) dengan perusahaan helikopter,” kata Arwin.
Mengingat kondisi geografis di daerah pedalaman seperti di Kampung Oya yang cukup sulit, DPRD juga menyarankan sebaiknya petugas yang dikirim harus dipastikan berbadan sehat dan memiliki fisik yang kuat.
“Harus dipastikan dia benar-benar sehat karena di sana dingin dan kalau tidak ada heli alternatifnya adalah jalan kaki,” ucap Remran.
Wakil Bupati Paulus Indubri mengakui masih terdapat kelemahan dalam program pelayanan kesehatan untuk wilayah terpencil yang telah berjalan sejak 2017. Pihaknya akan melakukan evaluasi untuk merumuskan formula yang lebih baik lagi.
“Dalam waktu dekat akan ada rapat khusus untuk merancang pola yang tepat dalam pelayanan bagi masyarakat di atas (pedalaman Naikere),” ucap Indubri pada kesempatan terpisah.
Sumber: https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/ptu34w414/dprd-evaluasi-menyeluruh-pelayanan-medis-daerah-terpencil
