KIBLAT.NET, Moskow – Sekutu utama rezim Bashar Assad, Rusia, pada Senin (03/05/2019), mencegah pernyataan Dewan Keamanan PBB yang mengecam eskalasi militer rezim Suriah di wilayah Idlib. Rusia menganggap pernyataan itu tidak imbang karena tidak menyertakan pertanyaan serupa atas kampanye militer koalisi pimpinan AS di Baghuz, wilayah Daulah Islamiyan (ISIS) terakhir di Suriah.
"Pernyataan ini tidak imbang karena tidak menyentuh kota Hajin dan Baghuz yang warganya menderita akibat pertempuran antara pasukan dukungan AS dan ISIS," kata Rusia dalam sebuah surat yang didapat AFP pada Senin (03/05/2019).
Belgia, Jerman dan Kuwait mengusulkan pernyataan mengecam kampanye militer terbaru di di Idlib setelah dua pertemuan darurat DK PBB. Pertemuan ini sendiri digelar menyusul meningkatkan kampanye militer rezim Assad dan Rusia di provinsi Idlib dan sekitarnya.
Bulan lalu, Rusia berhasil menghalangi dikeluarkannya pernyataan peringatan bencana kemanusiaan PBB jika rezim melancarkan kampanye militer di provinsi yang dihuni tiga juta orang itu.
DK PBB bisa mengeluarkan pernyataan jika 15 negara anggota sepakat. Setidaknya terdapat dua blok besar dalam keanggotaan lembaga "polisi dunia" itu.
Suriah dan sekutunya Rusia meningkatkan serangan dan gempuran terhadap Idlib sejak April, memaksa lebih dari 270.000 warga mengungsi.
Asisten Duta Besar Rusia di DK PBB, Dmitry Polyansky, mengatakan bahwa Moskow keberatan dengan "semua" apa yang termasuk dalam pernyataan yang diusulkan.
"Sikap kami sudah diketahui. Proposal dokumen seperti ini adalah hubungan masyarakat, bukan solusi," katanya.
Usulan pernyataan yang diajukan itu berisi keprihatinan besar pada kampanye militer di barat laut Suriah, yang juga menargetkan rumah sakit, klinik dan sekolah.
Pernyataan itu juga memperingatkan kemungkinan bencana kemanusiaan besar jika kampanye tersebut berlanjut.
Selain itu, pernyataan tersebut menyerukan kepada para pihak untuk mematuhi gencatan senjata yang disepakati antara Rusia dan Turki September lalu.
Rusia mengklaim komitmen pada gencatan senjata yang ditandatanganinya. Ia berdalih, kampanye militer yang diluncurkannya itu menargetkan "teroris".
Dalam perjanjian Turki-Rusia, Hai'ah Tahrir Al-Syam (HTS) yang mengontrol mayoritas Idlib tidak masuk dalam perjanjian gencatan senjata. Sehingga hal itu dijadikan dalih Rusia untuk menyerang.
Dalam berbagai laporan media, kampanye militer Assad dan Rusia tak hanya menargetkan wilayah HTS. Wilayah faksi-faksi yang "moderat" juga turut jadi sasaran.
Perlu dicatat, Rusia dan rezim Assad memiliki definisi "teroris" tersendiri. Kedua negara sekutu itu memasukkan kelompok-kelompok yang menentang rezim, baik Islamis maupun sekular, ke dalam daftar teroris.
Sumber: AFP
Redaktur: Sulhi El-Izzi
Sumber: https://www.kiblat.net/2019/06/04/lagi-rusia-halangi-pengesahan-pernyataan-dk-pbb-soal-situasi-terkini-di-idlib/
