loading…
"Kewenangan Dewan Pers itu sesuai dengan fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 2 huruf f. Pasal itu menyebut, Dewan Pers memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam membuat peraturan-peraturan pers. Jadi standar kompetensi wartawan dan uji kompetensi wartawan itu niscaya dan sudah diikuti semua stakeholder pers, karena memang diperlukan," ujar Hendry CH Bangun, di Jakarta, Rabu (11/9/2019).
Penegasan Wakil Ketua Dewan Pers ini terkait beredarnya hoaks yang berisi seolah- olah Dewan Pers telah kalah melawan gugatan yang diajukan Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), WL dan kawan-kawan yang menggugat keabsahan peraturan Dewan Pers soal kewajiban wartawan Indonesia mengikuti uji kompetensi wartawan yang sesuai dengan standar kompetensi wartawan.
"Faktanya, dalam keputusan No.331/PDT/2019/PT.DKI tanggal 26 Agustus 2019, majelis hakim tinggi Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang terdiri dari Imam Sungudi sebagai ketua dan hakim anggota masing-masing Haryono dan Hiyanto, menyatakan seluruh gugatan penggugat WL ditolak, juga menghukum para penggugat untuk membayar perkara," katanya.
Artinya, Dewan Pers menang lagi di PT DKI Jakarta setelah sebelumnya menang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dewan Pers menyayangkan adanya pihak-pihak dan media tidak profesional yang membangun framing atau opini ke publik bahwa Dewan Pers sebagai Terbanding (dahulu Tergugat) diputuskan telah dikalahkan oleh Majelis Hakim Tinggi PT DKI Jakarta dan pengadilan memenangkan gugatan dari pembanding (dahulu penggugat I dan penggugat II) yaitu HGM dan WL.
Dia menjelaskan, dalam amar putusan banding pada 26 Agustus 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang diketuai Imam Sungudi dengan jelas mengadili dan memutuskan sebagai berikut, menerima permohonan banding dari para pembanding semula para penggugat. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Februari 2019 Nomor 235/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut.
Sedangkan, dalam pokok perkara, menolak gugatan para pembanding untuk seluruhnya dan menghukum para pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.
Adanya putusan banding ini menyatakan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan banding dari penggugat. Artinya, perkara pembanding diterima untuk diperiksa bukan dimenangkan.
"Pernyataan yang menyebutkan menerima permohonan banding dari pembanding merupakan kemenangan perkara dari pembanding sama sekali menyesatkan dan secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan," katanya.
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan eksepsi dari Dewan Pers (Terbanding – dahulu Tergugat) tidak dapat diterima, hanya semata-mata terkait formalitas dan prosedural pengajuan gugatan dari pembanding di tingkat PT DKI Jakarta.
PT DKI Jakarta menilai berhak mengadili perkara ini dan untuk ini berarti juga PT DKI Jakarta sama sekali belum masuk dalam pemeriksaan pokok atau substansi perkara sehingga dalam hal ini sama sekali tidak benar dan sangat menyesatkan berita atau opini publik yang menyebutkan pembanding dimenangkan oleh PT DKI Jakarta.
Dewan Pers menilai gugatan salah tempat karena gugatan tentang UU Pers adalah wilayah Mahkamah Konstitusi, sedang gugatan atas peraturan Dewan Pers adalah wilayah Mahkamah Agung. PT tetap memproses banding, dan putusannya adalah menolak seluruh banding dari pembanding (sebelumnya penggugat).
"Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan tegas menolak seluruh gugatan dari pembanding dalam pokok perkara atau substansi perkara. Artinya setelah memeriksa sendiri pokok perkaranya, PT DKI Jakarta memutuskan menolak seluruh gugatan pembanding WL dkk," ujarnya.
Dalam bahasa awam, kata dia, Dewan Pers menang lagi di PT DKI Jakarta setelah sebelumnya telah menang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan adanya keputusan PT DKI Jakarta ini, jelaslah bahwa keputusan banding ini memperkuat posisi Dewan Pers sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, sebagaimana yang tercantum pada Bab V Pasal 15 ayat 2 butir f yang berbunyi Dewan Pers melaksanakan fungsi memfasilitasi organisasi-organisaai pers dalam menyusun peraturan- peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.
(cip)
Sumber: https://nasional.sindonews.com/read/1438584/13/bantah-kalah-di-pengadilan-dewan-pers-uji-kompetensi-sesuai-uu-pers-1568194922
